
Terkait tentang aksi tersebut yang menimbulkan gejolak dan keresanan di masyarakat luas dan para tokoh berpengaruh termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. DPRD Jawa Barat pun angkat bicara dengan melakukan mengklarifikasi terkait informasi yang berkembang di masyarakat mengenai penurunan foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di lingkungan DPRD Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui akan hal itu. Dia mengaku terkejut ketika foto Gibran dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki etika.
Dirinya menegaskan bahwa, peristiwa penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi, kebijakan, maupun keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat.
"Tindakan tersebut terjadi secara spontan oleh sejumlah peserta penyampaian aspirasi dari Aktivis (Elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat), setelah berlangsungnya penerimaan aspirasi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12 November 2026), " ujar Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (13/11).
DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.
Terkait pemasangan atau penurunan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jawa Barat menekankan pada peraturan perundang-undangan.
"DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden, " sambungnya.
DPRD Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu perkembangan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
"Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengaitkan tindakan penurunan foto dengan kebijakan atau keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat, karena tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, " katanya.
DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenaran dan sumbernya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional, mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” terang Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa berharap.
Kritik Manis-Manis Pedas Gubernur Jabar
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, merespons peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah aktivis saat audiensi di DPRD. Terlebih, foto Wakil Presiden yang diturunkan oleh sejumlah aktivis itu sempat dibawa hingga diletakkan di kursi dalam posisi terbalik.
Dedi menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dalam menyampaikan ekspresi politik. Menurutnya, kebebasan berdemokrasi tetap harus disertai sikap saling menghormati, termasuk terhadap simbol-simbol negara yang berada di lingkungan kantor pemerintahan.
"Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang," ujar Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11).
Dedi juga menegaskan, kritiknya bukan ditujukan kepada pimpinan atau anggota DPRD Jabar. Ia justru menyoroti tindakan sejumlah aktivis yang dinilainya berlebihan dalam merespons dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Selain itu, Dedi juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika ketika menyampaikan sikap politik, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di ruang resmi pemerintahan.
Baginya, penurunan foto pejabat negara dapat dilakukan melalui mekanisme yang semestinya, tanpa harus disertai tindakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," kata Dedi.
Ia secara khusus menyoroti prilaku sejumlah peserta audiensi Aktivis (Elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat) memperlakukan foto Gibran setelah diturunkan dari dinding ruangan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan sekalipun dilatarbelakangi ekspresi politik.
"Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
(Dudi/Asep) TN





