Sasar Target Bidikan, Tiga Pelaku Kedapatan Pengguna Dan Penyimpan Sabu Dicomot Tim Gabungan Lidpamfik Denpom I/1 PS Dan Subdenpom I/1-1 TT

SERDANG BEDAGAI, JBP - Guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jajaran Kodam I/BB, personel TNI AD dari Tim Gabungan Lidpamfik Denpom I/1 Pematang Siantar dan Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang warga sipil di Gang Sabda, Dusun II, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Prpvinsi Sumatera Utara.(29/07/2023).

Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian.S.Sos, menyampaikan bahwa penangkapan ketiga pria terduga dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika yang diduga melibatkan Koptu Husni Affandi Ta Tuud Kodim 0103/AUT Korem 011/LW Kodam IM.

"Ketiga pria yang diamankan petugas PM hasil pengembangan tersebut yakni Asril Purba, Surahman Saragih dan Sahril Ahmad Saragih," ungkap Kapendam I/BB pada Awak Media, Sabtu (29/07/2023).

Dalam kronologi penangkapan, Kapendam menerangkan secara detil  bahwa, "Penangkapan atas hasil pengembangan dan diperoleh informasi lagi dari masyarakat bahwa di rumah Sahril Ahmad Saragih di Gang. Sabda Desa Paya Pasir, Dusun II, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AD," terang Kolonel.

"Lantas" lanjutnya,"Pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Gabungan Lidpamfik Denpom I/1 dan Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi bergerak menuju rumah Sahril Ahmad Saragih di Gang. Sabda Desa Paya Pasir, Dusun II, Kecamatan Tebing Syahbandar. Sesampainya di rumah Sahril Ahmad Saragih, Tim Gabungan Lidpamfik Denpom I/1 dan Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi mengamankan Asril Purba, Surahman Saragih dan Sahril Ahmad Saragih beserta barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu," tutur Rico.

"Saat personel mengamankan ketiganya tidak ditemukan anggota TNI AD,guna penyidikan lebih lanjut ketiga orang tersebut, dibawa ke Masubdenpom I/1-1 Tebing Tinggi, untuk di interogasi berikut barang bukti narkoba jenis sabu,"sebut Kapendam I/BB.

"Barang bukti yang disita dari ketiganya narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip transparan sebanyak 6 (enam) paket, kurang lebih 57.23 gram,2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1(satu) buah timbangan digital,2 (dua) buah kaca pirex,1(buah) pipet plastik,4 (empat) buah mancis,1(satu) bungkus plastik klip kosong,1(satu) buah dompet warna merah,1(satu) buah dompet warna hitam,1(satu) buah dompet waran abu-abu,1(satu) buah Handpone merk Oppo,1(satu) buah Handpone merk Nokia,2 (dua) buah KTP a.n. Asril dan Surahman Saragih dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)," papar Kolonel.

"Guna proses hukum lebih lanjut pihak SUbdenpom I/1-1 Tebing Tinggi berkordinasi dengan Satnarkoba Polres Tebing Tinggi dan melaporkan ke Komando atas," tegas Kapendam I/BB.

Berdasarkan hasil interograsi dari Asril Purba,Surahman Saragih dan Sahril Ahmad Saragih ternyata tidak ditemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam peredaran narkotika yang dilakukan ketiganya.

"Ketiga pria tersebut akan diserahkan ke Satnarkoba Polres Tebing Tinggi guna pengusutan lebih lanjut," pungkas Kapendam I/BB, Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian.S.Sos. 

(Butet) JBP 

Kerap Kali Usulan SDN 01 Satria Jaya Diabaikan Pemkab Bekasi, Kepsek Dan Komite Desak PJ Bupati Dani Ramdan Segera Respon Dan Realisasikan

KABUPATEN BEKASI, TN - Sebagaimana di ketahui Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik. Sementara peranan Sekolah sangat besar sebagai sarana tukar pikiran diantara peserta didik. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan sesorang. Diketahui bahwa Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor utama.(29/07/2023).

Ada pertanyaan mengenai apa peran Pemerintah dalam dunia pendidikan? dan ada jawaban, Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Lalu ada pertanyaan bagaimana peran Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan?, dan ada jawaban, Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Lalu bagaimana jikalau pihak Sekolah dan Masyarakat telah mengajukan sarana dan prasarana pendidikan kepada Pemerintah Daerah namun tidak segera direspon? sedangkan peran penting pemerintah berdasarkan hasil analisis, peran utama Pemerintah dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu (1) peran perencana, (2) peran pendidik, (3) peran peremaja kawasan, (4) peran koordinasi, serta (5) peran pembiayaan.

Peranan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak merespon usulan pihak Sekolah dan Masyarakat salah satunya ada di Kabupaten Bekasi. Dimana usulan pihak Sekolah bersama Komite yang sudah dua kali di layangkan melalui Dinas langsung maupun Musrenbang Desa Satria Jaya terkait kebutuhan akan Ruang Kelas Baru (RKB) mengingat animo warga  Desa Satria Jaya yang sangat kuat untuk mengenyam pendidikan anak-anak mereka  di SDN 01 Satria Jaya. Usulan lainnya terkait tentang pemagaran aset Sekolah, namun sampai saat ini tidak juga direspon pihak Pemkab Bekasi berikut Dinas terkait.

Hal tersebut di utarakan Kepala Sekolah SDN 01 Satria Jaya,"Terkait Ruang Kelas Baru (RKB-Red), kita kekurangan ruangan setiap awal tahun pelajaran, daya tampung siswa kelas satu, animo masyarakat dan orang tua banyak yang dateng kesini sementara ruang kelasnya kurang, sedangkan itu saya masih ada lahan kosong," ungkap  Misan Spd pada Awak Media di lokasi pada Sabtu (29/07/2023) Siang.

Lanjutnya,"Kalau bicara Ruang Kelas Baru kebetulan saya masih ada lahan kosong, sekitar dua ruang..kalau memang posisinya di tingkat menjadi empat ruang, pertama kalau memangnya lahan kosong ini di bangun untuk ruang kelas baru, penataan di lingkungan masyarakat juga..kebetulan ini ada rumah masyarakat yang kelihatan tuh (Seraya menunjuk kerumah masyarakat di belakang Sekolah-Red) belum ada pagernya, sehingga kelihatannya kos-plos jadi terkesan antara bangunan Sekolah dengan Perumahan itu jadi satu, terys yang kedua juga  kalau seompamanya nanti ini di bangun Ruang Kelas Baru (RKB)untuk kemungkinan pertama menampung siswa banyak, kedua mungkin dari pembatas  antara lahan Sekolah dengan lahan Masyarakat pembatasnya jadi sudah jelas, jadi tidak ada istilah dari masyarakat mengembet tanah Sekolah, nah itu salah satu pengamanan aset Sekolah terkait dengan lahan," tutur Kepsek SDN 01.

"Jadi jangan sampai ada klaim dari masyarakat, juga dilihat dari penataannya juga supaya di lihat lebih rapih," imbuhnya.

Misan menegaskan kembali bahwa, untuk saat ini yang sangat di butuhkan dan bersifat urgensi adalah Ruang Kelas Baru dan Pemagaran Sekolah sebagai pembatas lahan.

"Untuk satu kelas itu 32 Siswa, berarti kisaran seratus lebih siswa dengan asumsi empat ruang kelas, mengacu dengan lahan yang ada, paling tidak dua ruang kelas tingkat jadi empat ruang," jelasnya.

Disinggung tentang usulan pengajuan yang di lakukan pihak Sekolah kepada Dinas-dinas terkait di Pemkab Bekasi baik melalui Disdik Maupun PUPR.

"Saya pernah mengajukan, terus saya juga pernah usulkan lewat Musrenbang Desa kemudian juga disanakan harus membuat Proposal, saya juga sudah buat Proposal dengan Pak Kades Asta Razan, tapi sampai sekarang belum juga ada realisasi dan saya mengajukan itu pada tahun 2020 dan 2021, jadi dua kali," terang Kepsek.

Kepsek SDN -1 Satria Jaya berharap agar PJ Bupati Dani Ramdan agar segera merealisasikan usulan yang sudah lama dan dua kali diusulkan oleh pihak Sekolah baik secara langsung maupun melalui Musrenbang Desa Satria Jaya.

"Harapan saya kepada pak PJ Bupati Dani Ramdan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan kebutuhan Sekolah dengan bangunan bisa di akomodirlah dengan Pak PJ Bupati supaya segera di realisasikan semua usulan yang saya sudah layangkan dua kali," ungkapnya.

Disinggung kenapa tidak di usulkan di 2022,Kepsek menjawab," Inisaja sudah dua kali di usulkan belum ada jawaban sampai sekarang," tegasnya.

Ditantang Komite : PJ Dani Ramdan Bisa Realisasi, Angkat Dua Jempol!

Disisi lain pada lokasi yang sama, Ketua Komite Orang Tua Siswa, menambahkan bahwa,"Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Kepala Sekolah, memang itu juga Kami bersama-sama dengan Kepla Sekolah mengusulkan agar penambahan lokal..penambahan kelas sudah di usulkan lama, krena ada lahannya, sudah jauh-jauh hari memang kita sudah mengusulkan dua kali  termasuk melalui Musrenbang,"terang Masda.

"Memang ini sudah diusulkan beberapa kali baik melalui Musrenbang maupun Dinas dengan Proposal namun sampai sekarang belum ada realisasinya, saya justru memohon agar itu direalisasikan secepatnya," katanya.

Ditegaskan Ketua Komite Sekolah," Pak Bupati PJ Dani Ramdan tolong secepatnya direalisasikan, secepatnya karena ini sangat riskan, sangat membutuhkan..karena muridnya banyak yang mendaftar tapi jumlah kelasnya kurang, ditambahlagi memang lahan tanahnya ada dan itu tinggal di laksanakan, saya harapkan ini PJ Bupati Dani Ramdan bisa merealisasikan pembangunan SDN Satria Jaya 01 secepatnya yang ada di Desa Stria Jaya," tandas Masda.

"Misalkan di APBD tidak terealisasi masukin di anggaran tambahan ABT bisa terealisasi, karena tahun depan penduduknya mungkin sudah tambah lagi yang daftar tambah lagi, jadi riskan sekali kalau sampai kita menolak yang daftar....jadi usulan dua RKB sama Pager..terutama Ruang Kelas Baru, apalagi bisa dua-duanya, nah pager keamanannya terjaga," imbuhnya.

Ketua Komite Sekolah menegaskan kembali bahwa," Kita angkat dua jempol buat PJ Bupati Dani Ramdan kalau ini bisa terealisasi permohonan kita SDN 01 Satria Jaya tahun ini,"pungkas Masda seraya mengangkat jempol dua tangan.

(Joggie) TN

Kodim 0726/Sukoharjo Menggelar Kejuaraan Pencak Silat Perisai Diri Dandim Cup Tahun 2023 di Gedung PKP Desa Ngabeyan

JAWA TENGAH, TN -  Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi, S.E membuka Kejuaraan Pencak Silat Perisai Diri Dandim Cup Tahun 2023 yang digelar di Gedung PKP Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu (29/07/2023).

Mengusung tema "Mencetak Atlit Sejak Dini Serta Membangun Soliditas dan Sportivitas", kejuaraan Pencak Silat Perisai Diri ini diikuti oleh 19 Perguruan.

Kegiatan juga dihadiri oleh Ikhwan Sapto Darmono (Camat Kartasura), Kapten Arh Bahrun ST (Danramil 06/Kartasura), AKP Tugiyo SH, MH (Kapolsek Kartasura), KH Gus Al Humam S.Ag, serta Bp Suyanto Hadi P (Pembina Perisai Diri). 

"Sesuai dengan tema, Mencetak Atlit Sejak Dini Serta Membangun Soliditas dan Sportivitas Kodim 0726/Sukoharjo berkomitmen untuk memajukan hal-hal positif yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya di bidang oleh raga Pencak Silat, seluruh perguruan yang ada di wilayah Solo Raya tampak antusias mengikuti kegiatan ejuaraan Pencak Silat Perisai Diri Dandim Cup Tahun 2023 ini," kata Dandim 0726/Sukoharjo.

Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi berharap dengan kejuaraan silat Perisai Diri Dandim Cup 2023 ini dapat muncul bibit atlet-atlet baru. 

Lanjutnya, "Sesuai tema pertandingan pesilat ini bisa semakin solid. Kemudian dapat menunjukan ketrampilan seni beladiri pada ajang sebenarnya. Bukan untuk sok-sokan pamer di luar, berbuat kekerasan dan sebagainya,' ungkapnya.

Lebih lanjut Slamet berpesan kepada setiap perguruan agar dapat meningkatkan dan mengukur kemampuan kualitas atlet. 

"Seperti halnya mengikuti kompetisi ini, sebagai bahan evaluasi dalam dan mengukur prestasi setiap atlet. Sementara itu, 5 yang mengikuti kejuaraan ini," pesan Dandim 0726/Sukoharjo.

"Selain itu," sambungnya,"Terdapat 4 Kategori pertandingan yakni usia dini, pra remaja, remaja dan mahasiswa atau umum. Mereka berasal dari Solo dan kabupaten sekitarnya. Selain itu perwakilan daerah di Jawa Tengah juga turut hadir dalam kejuaraan," pungkas Letkol Czi Slamet Riyadi.

(Kemplu) TN

Perpres Draf Penerbit Dinilai Tebang Pilih, Ketum SMSI : 'Masa Hanya Media Terverivikasi Dewan Pers Yang Bisa Nikmati Iklan, Walau Berbadan Hukum!

JAKARTA, TN - Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia—beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber— sejalan dengan  pernyataan Google yang memberi masukan pemerintah Indonesia.

“Masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik itu kami sepakat, karena sudah sejalan untuk memajukan dan pengembangan pers kedepan. Pemerintah seyogyanya memperhatikan masukan Google yang selama ini mempunyai andil besar dalam layanan berbagai informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023).

Rapat pleno SMSI yang membahas hal-hal strategis yang menjadi agenda utama organisasi itu dihadiri para pimpinan SMSI Pusat, dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi seluruh Indonesia.

SMSI sendiri secara tegas sudah menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang kalau diterbitkan oleh presiden akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ditegaskan kembali dalam rapat pleno, Jumat (28/7).

Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak diketahui kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning Wakil Presiden Google Asia Pacifik seperti disebutkan dalam tulisannya akan mengancam keberlangsungan perusahaan pers kecil, rintisan (start up).

“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.

Firdaus menilai, peraturan perusahaan (perpres) yang mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.

Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).

Masukan Google Untuk Pemerintah Indonesia

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani  Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul: Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.

Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber.

Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan, terutama Presiden Joko Widodo yang disodori menandatanganinya.

Untuk bisa membaca tulisan secara utuh dari Michaela Browning, silakan baca di bawah ini sebagai berikut:

“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.

Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.

Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.

Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

    •    Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.

    •    Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.

Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.

Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.

Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload. Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional.

Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada – dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.

Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar.

(*) TN

Sumber : DPP SMSI

Empat Orang Saksi Terkait Tipikor Kegiatan Pengelolaan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 - 2022 Diperiksa Jagung Muda Tipidsus

JAKARTA, TN - Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).

Kapuspenkum menjelaskan bahwa,"Empat orang saksi yang diperiksa pada hari ini Rabu(26/07/2023) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 tersebut yaitu berinisial atas nama MA, Y, ML, AP," jelas Dr. Ketut Sumedana.

Sementara Tim Penyidik menambahkan bahwasaannya lima orang yang telah diperiksa sebagai saksi tersebut, dilakukan untuk penyidikan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022.

 

"Para saksi yang dilakukan pemeriksaan pada hari ini terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut yaitu saksi berinisial atas nama MA selaku Finance PT Antam, Tbk. periode 2011-2013, Y selaku Treasury Manager PT Antam, Tbk. periode 2019-2021, ML selaku Finance PT Antam, Tbk. periode 2010-2011, AP selaku Finance PT Antam, Tbk. tahun 2014," tutur Tim Penyidik. Rabu (26/07/2023).

"Pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi dilakukan untuk memperkuat bukti bukti serta  melengkapi berkar berkas perkara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022," tutupTim Penyidik.

 

(Wahyu) TN

Pemkab Dan Satpol PP Bekasi Tak Responsif Laporan Kecamatan, Sofyan Hadi : 'Kan Digaji Ama Rakyat, Kalo Gak Berani Jangan Jadi Pemimpin!

KABUPATEN BEKASI, TN - Persoalan Bangunan Liar (Bangli) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan tajam Camat Tambun Selatan, Sofyan Hadi, akibat lamban dan tak responsifnya pihak Pemkab.Bekasi dalam menanggapi laporan melalui koresponden resmi yang di layangkan pihak Kecamatan Tambun Selatan terkait mengenai penanganan Bangunan Liar (Bangli) berdasarkan atas keluhan masyarakat,. (26/07/2023).

Hal tersebut di kemukakan Camat Tambun Selatan, Sofyan Hadi saat di jumpai Awak Media di Kantor Kecamatan Tambun Selatan sementara.

"Bangli di Kalimalang itu di bersihin...malu kita ngeliatnya, tapi jalannya juga harus di benerin..jangan sepotong - sepotong," tegas Sofyan Hadi, (26/7/2023) Siang pada Awak Media.

Lanjutnya," Maksud saya yang dari Kota Bekasi sampai Toyo Giri di selesaikan saja....ya iyalah ini kan kemauan masyarakat," imbuhnya.

Camat Tambun Selatan juga mengungkapkan bahwa hal tersebut telah di lakukan laporan melalui koresponden dari pihak Kecamatan Tambun Selatan ke Pemkab Bekasi, namun sampai saat ini tidak ada  tanggapan serius, serta secepatnya di respon Pemkab Bekasi terkait laporan tersebut.

"Responnya cepetlah, inikan kemauan dari rakyat Tambun Selatan yang penduduknya bejibun," jelasnya.

Selain Kinerja Pemkab Bekasi di bawah kepemimpinan PJ Bupati, Dani Ramdan yang di nilai berkinerja lamban bin lelet, Camat Sofyan Hadi juga mengeluhkan tentang kerja Satpol PP Kabupaten Bekasi yang di anggapnya juga lamban alias lemot di dalam menyikapi persoalan yang dilaporkan pihak Kecamatan Tambun Selatan tersebut, kendati telah di lakukan koresponden secara resmi oleh pihak Kecamatan Tambun Selatan yang bersifat urgensi.

"Ya tugas Kabupaten lah, kalau saya kan Satpol PP nya terbatas cuma berapa orang, kalau dia kan (Pemkab-Red), orangnya buanyak bangat, lha orang darimana bae, daripada ora ngapa- ngapain....mending gerebeg aja tuh Kali Malang," tukasnya.

 

Camat Tambun Selatan menekankan bahwa,"Pemimpin kalo gak berani jangan jadi pemimpin bisa di ecek-ecekin bocah, kan die di gaji ama rakyat," pungkas Sofyan Hadi mengakhiri keluhannya pada Awak Media.

(JLambretta) TN

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Komjen Pol Petrus Golose Dikukuhkan Sebagai Profesor Guru Besar Tetap di PTIK

JAKARTA, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo mengapresiasi pencapaian akademik Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golose yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap/Profesor Bidang Ilmu Kepolisian. Khususnya bidang Transnational Organized Crime, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sesuai surat keputusan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 28862/M/07/2023 tertanggal 8 Juni 2023.

"Orasi ilmiah yang disampaikan Komjen Pol Petrus Golose tadi sangat mencerahkan. Berjudul 'New Psychoactive Substances: Tantangan Baru dari Perspektif Transnational Organized Crime'. Beliau membaginya dalam tiga poin, yaitu Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Transnational Organized Crime; Emerging Threat: New Psychoactive Substances; dan Pengarusutamaan Konsep Depenalisasi. Kajian tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan kepolisian khususnya," ujar Bamsoet usai mengikuti pengukuhan Guru Besar Komjen Pol. Prof. Petrus Golose, di auditorium Mutiara STIK, Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Turut hadir antara lain, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri ATR/BPN RI Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Menpora RI Dito Ariotedjo, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Kepala BSSN RI Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, serta mantan Kepala BIN Jenderal TNI (HOR) (Purn) AM Hendropriyono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kejahatan transnasional kini menjadi salah satu dari tiga jenis kejahatan non konvensional yang meningkat pesat. Bersama dengan kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan dengan implikasi kontijensi yang mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, ekonomi, serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

"Pada periode 2014-2019 saja, kejahatan transnasional meningkat sekitar 300 persen, sementara kejahatan kekayaan negara meningkat sekitar 200 persen. Sebagai bagian dari kejahatan transnasional, penyalahgunaan narkoba, kejahatan trans ekonomi dan kejahatan cyber yang peningkatannya sangat drastis," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, Komjen Pol Petrus Golose sangat layak dianugerahi gelar profesor. Mengingat Komjen Pol Petrus Golose sangat aktif dalam dunia pendidikan terutama di bidang ilmu kepolisian dengan spesialisasi transnational organized crime, baik di dalam maupun di luar negeri. Terbukti Komjen Pol Petrus Golose pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri, diantaranya University of Ljubljana di Slovenia dan Hongkong Police College di Hongkong.

Didalam negeri, Komjen Pol Petrus Golose mengajar di puluhan perguruan tinggi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Termasuk mengajar di sejumlah universitas negeri ternama seperti Pascasarjana Universitas Indonesia, Pascasarjana Universitas Pertahanan (UNHAN), Akademi Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sespimmen, Sespimti, Sesko TNI, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana, Universitas Sam Ratulangi, Politeknik Kesehatan Sorong, dan lainnya.

"Kontribusi Komjen Pol Petrus Golose dalam bidang akademik juga terlihat dari keaktifannya menuangkan pemikirannya melalui berbagai buku yang telah ia tulis dan publikasikan. Antara lain, Seputar Kejahatan Hacking, Deradikalisasi Terorisme, Invasi Terorisme, serta Inovasi dan Aktualisasi dari Bali Gebrakan Dr. Petrus Reinhard Golose," pungkas Bamsoet. 

 

(*) TN

Terkait Airlangga Mangkir Dari Panggilan Kejagung, Pakar Hukum Pidana Tegaskan : 'Panggilan Berikutnya Penyidik Dapat Menjemput Paksa!'

JAKARTA, TN - Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto bisa dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) apabila mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurut, Fickar jemput paksa ini telah diatur dalam pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Jika setelah dipanggil tidak datang maka penyidik (Kejagung) memanggil kembali dengan perintah. Membawa (paksa Airlangga) ke tempat penyidikan,” kata Abdul Fickar, Jumat (21/7/2023). 

Dirinya memperingatkan Ketua Umum Partai Golkar itu agar bersikap kooperatif hadir dan menjalani pemeriksaan pada Senin depan (24/7/2023).

“Penyidik berwenang memanggil dalam rangka pemeriksaan penyidikan dan orang yang dipanggil wajib datang,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto mangkir dari pemanggilan Kejagung, Selasa (18/7/2023). Dia dijadwalkan pemanggilan ulang pada Senin depan, (24/7/2023).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan, pemanggilan terhadap Airlangga juga berkaitan dengan telah ditetapkannya tiga tersangka korporasi dalam kasus ini yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Pemanggilan Menko Perekenomian itu guna mencari tahu proses pemberian izin ekspor CPO. Diantaranya “Menggali dari sisi evaluasi kegiatan, menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara yg cukup siginifikan, menurut putusan Mahkamah Agung kurang lebih Rp 6,47 kerugiannya,” papar Ketut, Selasa (18/7/2023).

 

(Yadi) TN

Hadiri Acara Capaja TNI-Polri 2023, Wapres : Para Capaja Dibentuk Untuk Mengabdi Pada Pancasila, UUD 1945, NKRI Dan Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA, TN - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri acara pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2023, di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/07/2023). Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa sebagai elemen bangsa yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, personil TNI dan Polri harus selalu mengaktualisasi diri dan menjaga integritas untuk memegang teguh bakti dalam menjaga Negara Republik Indonesia.

“Saya yakin para Capaja akan mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dalam negeri, dengan terus menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri, serta menjalankan tugas kepemimpinan dimana pun Saudara ditempatkan,” tutur Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, aktualisasi diri dan komitmen kebangsaan penting untuk terus dijaga, karena para Capaja TNI-Polri nantinya memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di berbagai tingkat kepengurusan di pemerintahan yang memiliki akses terhadap pembuatan kebijakan dan regulasi. Dengan bekal ini, Wapres meyakini, faktor tersebut dapat membawa para capaja menjadi pemimpin yang amanah.

“Kelak menjadi pemimpin yang dapat diteladani, tangguh dan menjunjung tinggi integritas, serta profesional dan amanah dalam melaksanakan tugasnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuh Wapres.

Wapres pun berpesan, agar pendidikan yang telah diraih dalam pendidikan calon perwira tidak hanya berhenti sebatas seremonial saja. Lebih dari itu, pendidikan Capaja ini harus mampu membentuk kemampuan sosial lainnya diluar kemampuan akademis.

“Eksistensi Pendidikan Capaja sejatinya mencakup berbagai aspek krusial bagi lahirnya pemimpin masa depan. Tidak berhenti pada penyelenggaraan fungsi pendidikan profesi, tetapi juga pembentukan kemampuan manajerial, kepemimpinan, maupun kompetensi akademis,” pesan Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengimbau kepada para Capaja TNI-Polri untuk terus mengamalkan sumpah prajurit yang telah diucapkan dan tidak berhenti dalam menjaga nilai-nilai Sapta Marga ketika sudah menjalankan tugasnya di penempatan masing-masing.

“Tentunya saya juga berpesan agar para Capaja tidak pernah berhenti dalam menjaga nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Tribrata, dan Catur Prasetya Polri, serta mengabdi untuk Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan terima kasih atas kesediaan Wapres untuk memberikan pembekalan kepada para Capaja TNI Polri Tahun 2023. Ia berharap pembekalan yang diberikan pada hari ini dapat menjadi bekal bagi para Capaja dalam menjalankan tugas di kesatuan masing-masing.

“Semoga pembekalan ini dapat bermanfaat bagi para Calon Perwira Remaja TNI-Polri dalam mengawali tugasnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Sigit.

Hadir pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan M. Mahfud MD, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Para Kepala Staf Angkatan, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Komandan Jenderal Akademi TNI Teguh Arief Indratmoko, dan para Capaja TNI Polri Tahun 2023.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. 

(NN/AS) TN

Tak Ada Komunikasi, Laporan, Papan Proyek Dan Pengaman Jalan, Proyek 'Lembu Kali' Desa Satria Jaya Dikeluhkan Serta Protes Warga Dan Desa

KABUPATEN BEKASI, TN - Pekerjaan turap yang berlokasi di Rw 03 dan Rw 04 di jalur pengairan dikeluhkan warga yang tinggal dan terimbas oleh penggalian turap yang dianggap masyarakat selain tidak jelas dan tanpa permisi ditambah dengan proses penggalian yang tidak di lengkapi K3 sehingga mengkhawatirkan terjadi kecelakaan bagi para pengguna jalan tersebut. (19/07/2023).

 

Pasalnya pengerjaan pembangunan turap dinilai tak ada kejelasan di karenakan tidak adanya papan proyek yang terpampang sebagaimana seharusnya bagi para pemborong pekerjaan proyek pemerintah daerah lakukan, manakala ada terjadi persoalan di lokasi pekerjaan masyarakat maupun pemerintah setempat dapat menghubungi pihak pemborong pekerjaan tersebut.

 

"Tidak ada pak papan proyek pengerjaan di sepanjang proyek ini pak, yang kami liat sejak di kerjakan sampai saat ini," ungkap warga setempat yang di jumpai di lokasi pada Awak Media. (18/07/2023) siang.

 

" Ini digali lebarnya kurang lebih satu meteran, dalemnya bisa dua meteran, ini enggak ada pengamannya, nanti kalau ada kecelakaan bagaimana menghubungi pemborongnya, sedangkan papan proyeknya juga engga ada di pasang," kata Oman seraya menunjuk galian di samping rumahnya.

 

Selain tidak adanya papan proyek ditambah lagi tidak adanya komunikasi dan sosialisasi pihak pemborong bersama Pemkan Bekasi dalam hal ini PUPR maupun Pengairan bersama pihak Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara yang datang ke warga untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan turap yang di anggap warga tanpa permisi dan main gali-gali saja.

 

"Belum ada samapai saat ini, ini mungkin yang kososng-kosong dulu baru nanti komunikasi dengan yang isi, katanya sih, itupun belum jelas," ujar Oman.

 

"Ini juga sama yang punya tanah engga ada rumahnya juga engga izin, belon pada izin sih pak, ya kami warga kecewalahpak,"kata Yano menambahkan.

 

Ditegskan mereka bahwa,"Kami pengennya da komunikasi dari pihak pemborong maupun Pemda Kabupaten, sebab ini pekerjaan pemda Kabupaten, ya paling tidak permisilah kalo kata orang sini mah, jangan main gali-gali aja, kan kita kudu ada persiapan bebenah, yang penting jelas ada sosialisasi atau himbauan ke semua warga disini yang kena imbas penggalian ini," ungkap mereka.

 

Sedangkan Bambang warga Rt 02 - Rw 04 menegaskan bahwa,"Karena ini pemerintah atau Pemda yang bangun saya setuju-setuju saja, cuma cara sosialisasinya itu pegawai ya boleh dikatakan pemborong itu belon ada face to face ataau Door to door ke masyarakat, belon ada komunikasi," terangnya.

 

"Saya kecewanya tidak ada kominikasi dan juga ada pergantian kompensasi kepada warga mau dari pemborongnya atau Pemkab Bekasi yang penting ada pergantian," tegasnya.

Sementara Nunung dan onah warga lainnya menegaskan bahwa," Lha ini kerjaan pemborong kaga jelas, omong kaga apa juga kaga, ya sama ama orang pemerintahannya (Pemkab Bekasi -Red), jadi kaya orang-orangan sawah, lha ora pada ada batokkah,"kata Nunung setengah berteriak.

 

"Emang kaga ada omongannya bang, entu pemborong maen gali-gali aja..samberan kerera..lha pan orang pada susah lewat..mana dualeem emen galiannya, lha entu orang Pemdanya gek ora ada nyang nyampe kesini..jadi pada kaya bukan orang sekolahan..lha pada kerja di Pemda jadi kaya kaga ada otaknya," ungkap Onah menggerutu.

 

Ditanyakan tanggapan masyarakat tentang pemborongnya," Lha entu lagi Pemborong 'Samberan Luek", kerjanya cuman cari untung doaaang, kaga ada tanggung jawabnya," tandasnya dengan suara tinggi dengan mata melotot.

Proyek "Dedemit Kali" Atau "Lembu Kali"

 

Sementara Pihak Desa Satria Jaya, Sekdes Jamaluddin menerangkan bahwa," Oh mengenai pekerjaan yang berlokasi di Dusun II Rw 03 yang jalur pengairan itukan..kurang tahu itu pekerjaan darimana itu..dari Pemda atau darimana itu...soalnya kita belon ada laporan sampai saat ini ke Desa," terangnya.

 

"Kalau penggalian sih ada sekitar seminggu lebih mah, sekitar dua mingguan dah," tambah Sekdes.

 

Disinggung dengan banyaknya keluhan warga setempat terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan turap tersebut.

 

"Ada Pro-Kontra, bagusnya..ya bagus ada pelebaran jalan untuk kepentingan orang banyak, kurang bagusnya itu..enggak ada laporan...tau anggaran darimana," tandas Sekdes.

 

"Terus," lanjutnya,"Kedua terkait turab itu diwilayah Rw 03 ini jangan sepotong-sepotong, tertibin-tertibin sekalian, itu juga tidak ada pembatas pengamanan jalan beresiko bagi pengguna jalan yang terpeleset jatuh masuk galian, itu kita bingung itu.. mangkanya Rt, Rw, Trantib, Kadus, Wakil Kadus pada ngeluh..soalnya enggak ada laporan lagi, entah itu gimana tindak lanjutnya..jangan sepotong-sepotong gitu," papar Jamaluddin.

 

"Kalau informasi ke saya baik dari pemborong maupun Pemkab Bekasi tidak ada sama sekali komunikasi. Seharusnya panjang berapa, lebar berapa warga juga harus tahu kita juga sebagai pegawai juga harus tahu, paling tidakkan di pasang Plang tuh, Plangkan wajib di pasang tuh, darimana-darimana, pekerjaan apa, terus berapanilai pekerjaannya, jadi jelas," tutur Sekdes.

 

"Itu juga terkait galian-galian itukan mengganggu jalan dan bikinmacet, apa lagi tidak ada pembatas, kalau terjadi insiden bagaimana?," tanyanya.

 

Terkait proyek ditegaskan bernama "Dedemit Kali" atau "Lembu Kali"  yang berlokasi di Rw 03 - Rw 04, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang dianggap berbahaya selain tidak memiliki keterangan jelas serta tanpa adanya di lengkapi K3, sehingga beresiko bagi para pengguna jalan yang melalui jalur tersebut jatuh masuk lobang galian sedalam kurang lebih dua meter.Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin memberikan himbauan kepada para Pemborong maupun Dinas terjait dan masyarakat.

 

"Himbauannya kepada Kontraktor atau pelaksana pekerjaan, dia harus lapor, kerjasama dengan Pemerintah setempat, Rt, Rw serta Tokoh masyarakat setempat, bagaimana dengan bantaran kali itu, ketertibannya seperti apa, tekhnisnya seperti apa...kan buat kita semua..paling tidak kulunuhun, soan dulu ke Desa, nanti kita tindak lanjuti dengan memberikan arahan kepada Rt-Rw  setempat dan Kadus, Trantib agar nanti biar di kawal. Pertanggungjawabannya juga kan begitu selesai mesti di lakukan pengawasan juga, 

 

kekuatannya berapa, kedalamannya berapa, jadi jangan sampai ketika di turab malah miring, kurang bagus jadinya..itukan jalur alternatif termasuk mengenai berita acara pelimpahankan mesti ke Desa, tapi sampai saat ini tidak ada laporan sama sekali," beber Sekdes.

 

Lanjutnya," Mengenaipelaporan kan masuk ke arsip Desa melalui saya selaku Sekertaris Desa, sebeb sekecil apapun aktifitas Desa wajib di ketahui dan di catat dalam arsip Desa melalui saya Sekertaris Desa, karena tidak ada kejelasan, laporan maupun keterangan, ya bisa di bilang itu Proyek "Dedemit Kali", soalnya deket Kali bae-bae ada 'Lembu", Bisa juga Proyek "Lembu Kali"," tandas Sekdes.

 

"Kami berharap kepada Dinas terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, tolong di tegur ...jangan setiap tahun selalu seperti ini, jadi di bawah selalu tidak tahu, seperti Rt-Rw..tiba-tiba ada pembangunan jadi "Planga-Plongo", jadi pada bingung bengong,"ujar Sekdes.

 

"Ada ketegasan dari Dinas terkait, Bapak PJ Bupati, kami berharap tolong di tertibkan Dinas-dinas  terkait pembangunan, Kontraktor-kontraktor agar mereka bekerja sesuai aturan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(JLambretta) TN

Akibat Mencuri Motor Tetangga, RP Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Timsus Denintel Diseret Masuk Kandang Makodam I/BB

MEDAN, TN - Personel TNI AD dari Timsus Denintel Kodam I/BB berhasil meringkus terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berinisial RP dari Desa Alue Teh Kecamatan, Bireuen Bayeun, Kabupaten Aceh Timur,Senin (17/07/2023) Pagi.
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh Awak Media, tersangka diamankan pihak Timsus Denintel Kodam I/BB karena melakukan pencurian sepeda motor NMAX  milik korban yang masih tetangganya, Rita.

Dalam keterangannya Kapendam I/BB mengatakan bahwa, "Aksi pencurian sepeda motor milik korban yang dilakukan pelaku saat posisi sepeda motor kesayangan milik tetangganya tersebut terparkir di depan rumah korban pada awal bulan Mei 2023,"ujar Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian.S.Sos kepada wartawan di Media Centre Jalan Rotan,Medan Petisah,Selasa (18/07/2023) siang.

"Pelaku diketahui bernama Raji Pandi alias Pandek warga Jalan Garuda, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Deli Serdang,ditangkap lantaran melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis metic NMAX," ungkapnya.

Masih kata Kapendam,setelah mengetahui keberadaan tersangka selanjutnya tanpa membuang-buang waktu,Timsus Denintel Kodam I/BB dipimpin Kaptemln Hendrik langsung berkordinasi dengan perangkat Desa Alue Teh, Kecamatan Bireuen Bayeun, Kabupaten Aceh Timur guna menangkap tersangka yang sedang berada dikediaman rumah rekannya.

"Dirumah temannya M Iwan. Tanpa adanya perlawanan akhirnya pelaku Raji Pandi alias Pandek berhasil ditangkap dari dalam rumah M Iwan dan selanjutnya pelaku langsung dibawa ke kota Langsa untuk diamankan," jelasnya.

"Setelah diamankan pelaku terduga kasus pencurian sepeda motor tersebut langsung dibawa ke  Mako Denintel Kodam I/BB untuk pengusutan selanjutnya serta guna kepentingan proses lebih lanjut," pungkas Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian.S.Sos .

(Pendi) TN 

Secara Resmi H Djan Faridz Dan Gandi Sulistiyanto Soeherman Dilantik Sebagai Anggota Wantimpres Oleh Presiden Jokowi di Istana Negara

JAKARTA, TN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/07/2023) pagi.

Pelantikan dilandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik.

Usai pelantikan, Presiden Joko Widodo beserta tamu undangan lainnya memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik.

Gandi Sulistiyanto sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk Republik Korea, sementara Djan Faridz tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 serta sebagai pembina dari sejumlah media cetak maupun online diantaranya, mediahukumindonesia.com, koranrepublik.com, wartaberitanasional.com,merdekaonline.net dan milleniumonline.website, juga termasuk media kualifikasi Internasional diantaranya, amun-ratv.com dan omikamitv.com.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

 

(DND/UN/IRF/IKSN) TN

Anas Urbaningrum Terpilih Menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Saipul Jamil : Semoga Menjadi Pemimpin Yang Amanah

JAKARTA, TN - Kabar terbaru Nusantara dari Saipul Jamil setelah memutuskan untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara dibawah pimpinan Anas Urbaningrum. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggelar musyarawah luar biasa (Munaslub) pada 14 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023 di Jakarta.

Munaslub tersebut menetapkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum (ketum).
Berdasarkan pantauan Awak Media di lokasi, terlihat Munaslub PKN hari pertama terdapat publik figur seperti Pengacara Kondang, Farhat Abbas dan juga Pedangdut Populer, Saipul Jamil.

Saipul mengatakan, bahwa dirinya bergabung dengan PKN sudah hampir dua bulan lalu.

"Saya sudah hampir dua bulan lalu, ya karena persiapan saya kemarin cukup cepat ya semuanya serba cepat, kalau saya orangnya jalani aja, jalani dulu, ya serius, setelah itu tinggal menunggu keputusan Allah aja," kata Saipul. 

Selain itu, Saipul pun menambahkan, bahwa dirinya berencana akan menjadi menjadi bacaleg untuk Jawa Barat dan Banten. 

"Rencana nyaleg antara Jawa Barat atau Banten," kata Saipul Jamil.

 
"Ya mudah-mudahan lolos verifikasi karena semua syarat sudah penuhi semua, dan tinggal menunggu verifikasi aja,"terang Saipul Jamil.

Ditanyakan kenapa bisa masuk di PKN?, Saipul Jamil menjawab," Ya kenapa enggak, kan saya warga negara juga, punya hak memilih dan di pilih," katanya di lokasi, Jumat (14/7/2023).

Lanjut Saipul," Jadi alhamdulilah ini tarawan yang baik buat saya, mudah-mudahan keberuntungan buat saya bisa menjadi wakil rakyat, mudah-mudahan Insya Allah," Imbuhnya.

Ditanyakan Awak Media tentang alasan dirinya memilih di Partai Kebangkitan Nusantara, Saipul Jamil menjawab.

"Alasannya saya kebetulan ditawari,ya..kenapa enggak namanya ditawari kan..ya kan..orang berbondong-bondong menawarkan diri ke Partai Politik, tapi ini PKN menawarkan saya untuk bergabung menjadi keluarga besar PKN..kenapa enggak," ungkapnya.

Ditanyakan tentang target kedepannya bagaimana, Saipul Jamil menjawab," Targetnya , ya sudah pasti menjadi wakil rakyat yang amanah..Insya Allah, ya," jelasnya.

Dirinya juga berpesan kepada ketua Umum terpilih agar menjadi Ketua Umum yang amanah dan juga menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan bimbingan kepada semua anggotanya.

"Khususnya kepada Kader-kader dan juga tentunya untuk memanjakan rakyat Indonesia,"ucapnya.

Ditanyakan mengenai Visi dan Misinya dalam mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat.

"Ya pasttilah Visi dan Misinya sama dengan yang lain jugalah..yakan. Mensempurnakan sesuatu yang ketinggalan..ya, terus juga memberikan yang terbaik untuk kita semua rakyat Indonesia..gitukan. Menjadi tuan rumah di Negara sendiri, membahagiakan, mencerdaskan serta memberikan kebahagiaan serta kemakmuran," terangnya.

"Karena saya dulu pernah merasakan..jamannya tuh Indonesia makmur, saya termasuk anak kelahiran tahun 80, jadi saya pernah merasakan Pemimpin yang mana sih yang bener-bener bikin nyaman hati, ternyata dulu saya pernah merasakan punya Pemimpin yang bener-bener nyaman sebagai warga, sebagai rakyat..bener-bener tuh kayaknya kedamaian, perekonomian juga..ee..kayaknya juga..ee..makmur..ya. Jaman saya kecil saya merasakan itu..harga-harga juga merah..saya pernah merasakan waktu itu Dolar 1500, pernah merasakan Dolar 1500 sekarang sudah 15 ribu..sepuluh kali lipat," papar Saipul Jamil. 

Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa,"Mangkanya saya pengen bangat punya pemimpin kayak jaman dulu gitu (Dengan rona wajah berharap-Red), saya enggak mau menyebutkan namanya ya, merindukan Pemimpin yang bener-bener pro rakyat..itu saya kepengen bangat, nah siapa tahu ini atas izin Allah saya bisa bergabung si PKN ini, mudah-mudahan terpilih, semoga keinginan saya untuk mengembalikan Indonesia sama temen-temen PKN yang lainnya bisa terwujut, seperti ..ee..Indonesia jaman dulu..makmur, bahagia tidak ada pertikaian, saling menghormati, tidak adanya yang seperti sekarang ini..Domba..yakan terus juga dibilang..ee..apatuhsebutannya ya..ee..po po gitulah, pokoknya seperti itulah," tutur Saipul Jamil menegaskan.

Dirinya juga berharap hadirnya PKN dapat membangkitkan Indonesia menjadi negara yang hebat, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah di jajah oleh orang-orang yang bukan bangsa sendiri.

"Kan PKN Partai Kebangkitan Nusantara, semoga memang bener-bener kita bangkit lagi jadi bangsa yang hebat...bangsa yang hebat dan bangsa yang tidak mudah terprovokasi dan bangsa yang tidak mudah di jajah oleh orang-orang yang bukan bangsa sendiri," tegasnya.

Saipul Jamil pun menyampaikan, bahwa dirinya sekarang punya nama panggung baru.

"Panggil saya sekarang King Saipul Jamil ya, nama panggilan baru saya," katanya.

Saipul Jamil juga menyampaikan bahwa dirinya masuk dalam Dapil Gombang.

"Pokoknya sayamah Dapil mana saja, bagi saya yang panting Indonesia," pungkas Saipul Jamil (Seraya tertawa).

Farhat Abbas Pindah Partai

 

Pengacara kondangan Farhat Abbas turut hadir di Munaslub PKN. Ternyata kehadirannya di Munaslub PKN sebagai sinyal bahwa Farhat Abbas bergabung ke PKN.

Sebelum gabung ke PKN, Farhat Abbas memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Selain bergabung ke PKN, Farhat Abbas menjadi bacaleg di Dapil Jawa Barat (Jabar) 1.

"Resmi (gabung) PKN dam dan nyaleg di Dapil Jabar 1, Kota Bandung, kota Cimahi," kata Farhat Abbas saat ditemui di lokasi yang sama, pada Jumat (14/7/2023).

(Supri) TN

CBA Desak KPK Segera Periksa Proyek Pemkab Bogor Benilai Rp 20.3 Miliar, Terindikasi Kuat Jadi Bancakan Berjamaah Dinkes Dan Disperkimtan

JAKARTA, TN - Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyimpangan dalam 3 proyek Pemerintah Kabupaten Bogor yang bernilai Rp 20.3 miliar. waktu pelaksanaan proyek tahun 2022. Dalam keterangannya melalui Pres Rilis yang di keluarkan oleh CBA melalui Koordinator CBA, Jajang Nurjaman mengungkapkan kepada Tim Awak Media pada Jum;at (14/07/2023).

 

"Ketiga proyek ini satu proyek di bawah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. dan dua proyek di bawah Dinas Kesehatan," ungkap Jajang.

 

Lanjutnya, "Adapun mengenai rinciannya saya jelaskan sebagai berikut.: 

1. Proyek pembangunan fasilitas penunjang kantor Kejaksaan Negeri Cibinong. dengan satuan kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

 

"Kejanggalan proyek sudah terlihat dalam penetapan Pagu dan HPS yang dipatok di angka Rp 6.6 miliar. selisih pagu dan HPS proyek hanya Rp 9.2 juta. sangat aneh dari proyek yang bernilai miliaran rupiah.Selanjutnya dari 33 perusahaan peserta lelang hanya 1 yang tercatat lolos dalam tahap pengajuan penawaran harga yakni PT. Menara Agung  Sentosa. dengan nilai kontrak Rp 6.436.000.000. Dugaan penyimpangan semakin kuat karena idealnya minimal setidaknya ada 3 perusahaan yang bersaing dalam penawaran harga kemudian bisa dipilih yang paling mampu dan efisien," tutur Jajang.

2. Proyek pembangunan puskesmas Cijayanti Kecamatan Babakan Madang. Dengan satuan Kerja Dinas Kesehatan.

 

"Dalam penyusunan Pagu dan HPS. POKJA ULP Dinkes Kab. Bogor lebih parah lagi. karena angkanya  sama persis Rp 8.463.000.000. Selanjutnya perusahaan yang dimenangkan adalah PT. Menara Agung Sentosa. meskipun dalam penawaran harga sangat mahal sebesar Rp 8.050.000.000. Jika dibandingkan penawar terendah terdapat selisih sebesar Rp  284 juta," ujar Jajang.

3.  Proyek Pembangunan Gedung Loby Utama RSUD Cibinong. Dengan satuan kerja Dinas Kesehatan.

 

"Dalam penetapan Pagu dan HPS meskipun angkanya tidak persis sama. namun selisihnya hanya Rp 16.521 perak. masih janggal untuk proyek bernilai miliaran. Selanjutnya dari 63 peserta tender hanya 2 perusahaan yang tercatat lolos dalam tahapan pengajuan penawaran harga. namun proses lelang tetap dilanjutkan dan PT. Menara Agung Sentosa yang dimenangkan panitia lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.885.000.000," jelas Kordinator CBA.

Dirinya juga menegaskan bahwa, Dugaan penyimpangan dalam 3 proyek di atas semakin kuat. dengan fakta pihak yang selalu dimenangkan adalah perusahaan yang sama yakni PT. Menara Agung Sentosa yang beralamat di AKR Tower Unit H dan I. Lt. 15. Jl. Panjang No. 5. RT/RW 01/010. Kelurahan Kebun Jeruk. Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat.

"PT. Menara Agung Sentosa diduga perusahaan favorit oknum pejabat Kabupaten Bogor. karena di tahun anggaran yang sama 2022. memangkan 3 proyek dengan nilai Rp20.371.000.000,"tandasnya..

"Berdasarkan Catatan di Atas, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun tangan melakukan penyelidikan atas 3 proyek di atas. Panggil dan periksa pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan," pungkas Koordinator CBA , Jajang Nurjaman.

(Jajang Nurjaman) TN
Koordinator CBA

Perusahaan Masuk Daftar Hitam Menang Lelang di Kementerian PUPR, CBA Desak Basuki Hadimuljono Evaluasi Lelang Dan Libatkan KPK

JAKARTA, TN - Center for Budget Analysis CBA menemukan dugaan penyimpangan dalam mega proyek Kementerian PUPR. Dimana proyek yang dimaksud adalah Proyek Peningkatan Jalan Kinam - Furir – Goras yang berlokasi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam keterangannya melalui Press Rilis yang di keluarkan (CBA) Jajang Nurjaman selaku Koordinator CBA mengungkapkan pada Awak Media (13/7/2023) bahwa;

Pertama, proyek Peningkatan Jalan Kinam - Furir – Goras tidak transparan, hal ini terlihat dari rencana umum pengadaan yang tidak menyertakan nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam keterangan Satuan Kerja 498690.

Kedua, penetapan Pagu dan HPS yang ditetapkan Kemen PUPR sama persis di angka Rp 56.500.000.000, hal ini berpotensi merugikan keuangan Negara karena harga penawaran akan tinggi atau tidak efisien.

Ketiga, pihak yang dimenangkan Kemen PUPR adalah PT. Putra Nanggroe Aceh  yang beralamat di Jl. Pasar Baru Komplek Ruko Pemda Blok B Nomor 14, Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee - Aceh Jaya. Harga penawaran yang diajukan oleh PT. PNA sangat mahal sebesar Rp55.213.000.000.Jika dibandingkan dengan penawar terendah PT LNJ terdapat selisih sebesar Rp 10 miliar lebih.

"Fakta lainnya, PT. PNA yang dimenangkan Kemen PUPR berlokasi di Provinsi Aceh, lokasi perusahaan ini  sangat jauh dari lokasi pengerjaan proyek yang berada di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Hal ini akan berdampak terhadap biaya proyek yang mahal," terang Jajang.

"Terakhir, " lanjutnya,"PT. Putra Nanggroe Aceh  di tahun 2021 tercatat gagal melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang dan masuk daftar black list. Hal ini semakin memperkutat dugaan penyimpangan proyek Peningkatan Jalan Kinam - Furir – Goras, karena pemenang tender memiliki rekam jejak buruk."

Koordinator CBA, menegaskan bahwa, "Berdasarkan catatan di atas CBA meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengevaluasi tender proyek Peningkatan Jalan Kinam - Furir – Goras. Proses lelang diduga kuat adanya permainan, dan sebaiknya Menteri Basuki melakukan lelang ulang, dan melibatkan KPK agar proses tender dijalankan sesuai ketentuan," pungkas Jajang Nurjaman .

(Jajang Nurjaman) TN

   Koordinator CBA

Kepala BHPH-P&P KADIN Indonesia Dan BSSN Ingatkan, Bangsa Indonesia Harus Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital

JAKARTA, TN - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti perkembangan teknologi metaverse yang dapat mengancam keamanan, pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah menghadapkan dunia pada peperangan generasi kelima, berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital yang dikenal juga dengan cyber warfare.

"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer. Karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, perlu semakin diwaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara dan berpotensi hadir melalui dunia digital, seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing hingga blockchain," ujar Bamsoet usai menandatangani Perjanjian Kerjasama antara KADIN Indonesia dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan PT SPARK Gateway Indonesia Tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Jakarta, Rabu (12/7/23).

Hadir antara lain Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT SPARK Gateway Indonesia Mr. David Chin dan para pengurus KADIN Indonesia.

 Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bangsa Indonesia harus siap menghadapi berbagai kasus kejahatan yang terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi digital. Semisal, serangan ransomware pada 7 Mei 2021 yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Tanggal 9 Pebruari 2022 terjadi serangan SIM Swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, yang diperkirakan mencapai 100 Juta Dollar AS dalam bentuk kripto.

Sementara, pada 29 Maret 2022 dilaporkan serangan peretasan berhasil mencuri aset kripto dari sidechain dan blockchain Ronin Network senilai lebih dari 615 juta dollar AS atau setara dengan Rp 8,8 triliun. Laporan tahunan yang dikeluarkan BSSN juga mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber di seluruh Indonesia. Hal itu termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan yang menargetkan Istana Negara dan Presiden Joko Widodo.

"Tidak tertutup kemungkinan serangan serupa dapat menyasar bangsa Indonesia. Perang siber dan informasi di dunia digital berdampak lebih dahsyat dibandingkan perang fisik dengan menggunakan kekuatan militer. Untuk itu sangat dibutuhkan kesiapan seluruh elemen bangsa untuk mampu mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi cyber warfare yang dilakukan negara atau organisasi lain," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menambahkan, terkait perlindungan data pribadi telah dijamin dengan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, namun juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas. Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi, juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya), dan selanjutnya metaverse (realitas virtual)," pungkas Bamsoet. 

(*) TN

AAL Gelar Parade Surya Senja Pada Sertijab Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna, Fera : 'Meningkatkan Rasa Tanggungjawab'

SURABAYA, TN - Parade Surya Senja (PSS) dalam rangka serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juli 2023 di Lapangan Arafuru, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya.

Acara tradisi serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL dipimpin langsung oleh Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AAL.

Jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL diserahterimakan dari Sermatutar (E) Benedict Rosel Sitorus kepada Sermadatar (T) Muhammad Rizky Aryananda. Acara tradisi ini dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Gubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, Ibu Asuh Taruna AAL Ny. Nana Endi Supardi, pejabat utama Mabesal, pejabat TNI AL wilayah Surabaya, Pengurus Pusat Jalasenastri, Pengurus Bakor Jalasenastri serta Pengurus Cabang BS Jalasenastri AAL dan undangan lainnya.

Pada acara tradisi penyerahan alat Genderang Suling dari Taruna AAL Tingkat IV Angkatan ke-68 kepada Taruna AAL Tingkat III Angkatan ke-69 dan pengukuhan Tambur Mayor, Ibu Taruna AAL Ny.Fera Muhammad Ali melepas pet Sermadatar (T) Muhammad Rizky Aryananda dan menggantikannya dengan pet Jambul Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL. Kemudian dilanjutkan dengan acara serah terima jabatan Tambur Mayor lama Sermatutar (E) Benedict Rosel Sitorus dengan cara melempar stick dari atas bass drum kepada Tambur Mayor yang baru Sermadatar (T) Muhammad Rizky Aryananda, diiringi dengan narasi dan irama Genderang Suling. Hal ini menandakan pergantian tampuk kepemimpinan Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL.

Dalam keterangannya Ketua Umum Jalasenastri menuturkan bahwa,"Tradisi Parade Surya Senja adalah serangkaian upacara militer penurunan bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan pada sore hari menjelang matahari terbenam yang ditujukan untuk serah terima jabatan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL dari Taruna Tingkat IV kepada Taruna Tingkat III. Menjelang berakhirnya masa pendidikan di AAL, maka segala tanggung jawab Taruna paling senior terhadap Resimen Korps Taruna AAL diserahkan kepada Taruna yang lebih yunior satu tingkat dibawahnya sebagai penerus kepemimpinan Resimen Korps Taruna AAL," tutur Fera Muhammad Ali.

Upacara ini dimeriahkan dengan penampilan berbagai demonstrasi keterampilan Taruna AAL dan atraksi (display) Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, Kolone Senapan dan Bela Diri Militer oleh Taruna AAL serta pesta kembang api yang semakin menambah meriahnya acara tersebut. 

"Tradisi Parade Surya Senja ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kebanggaan bagi Tim Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL yang baru, sehingga mampu menunjukkan integritas sebagai Taruna paling senior untuk mengemban amanah yang diberikan," pungkas Ketua Umum Jalasenastri, Fera Muhammad Ali.

Sebelum acara tradisi ini, Ibu Taruna AAL Ny. Fera Muhammad Ali telah memberikan pembekalan kepada Taruna AAL tingkat IV angkatan ke-68 di gedung Maspardi, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya.

(Mang Li) TN

Antisipasi Serangan Gelap Malaysia, Satgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti Patroli 106 Patok Type D dan C di Perbatasan

KALIMANTAN BARAT, TN - Sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia, Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti Pos Mentari, melaksanakan Patroli Patok di wilayah Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Dansatgas Pamtas Yonarmed 10/ Bradjamusti , Mayor Arm Ady Kurniawan, M.Han. dalam rilis tertulisnya di Makotis Badau, Selasa (11/07/2023).

Dansatgas mengungkapkan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan wilayah perbatasan yang diimplementasikan diantaranya dengan melaksanakan Patroli Patok.

Patroli Patok kali ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Danpos Mentari Kapten Arm Rizal Karisna bersama dengan 4 orang anggotanya.

 "Terdapat 106 patok yang menjadi tanggung jawab Pos Pamtas Mentari Satgas Yonarmed 10/Bradjamusti yang seluruhnya merupakan Patok Batas Type D dan C," ujarnya.

"Jarak tempuh dari Pos menuju Patok pertama yakni sekitar 25 km, kemudian dibutuhkan waktu sepuluh sampai dengan dua belas hari perjalanan pulang pergi untuk mencapai 105 Patok lagi yang menjadi tanggung jawab Pos Pamtas Mentari," tambah Dansatgas.

Dansatgas mengatakan, tujuan dilaksanakannya Patroli Patok yaitu untuk mengetahui dan memastikan kondisi Patok Batas Negara tidak bergeser ataupun rusak, karena hal ini menyangkut tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dansatgas menambahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Patroli Patok ini dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan mental yang kuat karena medan yang dilalui lumayan berat dan bervariasi seperti melintasi sungai, menyusuri rawa-rawa maupun menerobos hutan yang cukup lebat.

"Prajurit Satgas juga harus memiliki kemampuan bernavigasi, sehingga Patroli Patok dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien," katanya.
 
"Melaksanakan tugas operasi, termasuk operasi pengamanan perbatasan ini, merupakan suatu kehormatan bagi kami, untuk itu Prajurit Satgas Yonarmed 10/Bradjamusti, akan mengabdikan seluruh jiwa dan raga demi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Dansatgas.

(Pendi) TN

Apresiasi Kinerja Prajurit Yonif 132/BS, Danrem 031/WB Didampingi Kasiops Kasrem Kunjungi Pos Pamtas RI - PNG di Perbatasan Papua

JAYAPURA, TN - Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Dany Rakca menempuh jarak ribuan kilometer untuk bertatap muka dengan prajurit Yonif 132/BS yang dipimpin Letkol Inf Ahmad Fauzi yang tengah mengemban amanat negara yakni menjaga perbatasan paling timur Indonesia, Provinsi Papua, Senin (10/07/2023).

Kunjungan Danrem 031/WB didampingi Kasiops Kasrem 031/WB Kolonel Inf Elvino Yudha Kurniawan dalam rangka mengapresiasi kinerja prajurit Yonif 132/BS yang memperoleh banyak prestasi selama pelaksanaan tugas operasi menjaga perbatasan RI-PNG. Hal ini ditunjukkan Danrem 031/WB dengan memberikan piagam penghargaan secara langsung kepada para prajuritnya yang berprestasi. Selain itu, Brigjen TNI Dany Rakca juga memberikan motivasi kepada para Danpos serta para prajurit yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan semangat serta moril hingga akhir masa penugasan.

"Selama penugasan," kata Danrem,"Yonif 132/BS telah banyak menorehkan tinta emas di bumi cendrawasih, diantaranya yang cukup cemerlang yakni menggagalkan penyelundupan dan pengedaran ganja hingga mencapai 34,5 kilogram, penyerahan dan penggagalan penyelundupan munisi tajam sebanyak 29 butir kaliber 5,56 mm serta 4 butir kaliber 7,62 mm, penggagalan penyelundupan BBM ilegal sebanyak 3,4 ton, penangkapan YP yang merupakan tokoh politik TPNPB-OPM dan yang terkini yaitu menerima penyerahan 4 pucuk senjata api jenis Mouser dari para simpatisan TPN-OPM." tuturnya.

"Deretan prestasi di atas merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan serta dedikasi prajurit Yonif 132/BS," imbuh Brigjen TNI Dany Rakca.

Dalam kunjungannya ke daerah operasi tersebut, terdapat hal yang sangat mengagumkan, Brigjen TNI Dany Rakca saat bermalam di Pos Satgas. Dirinya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh prajuritnya selama tugas operasi sekaligus supaya lebih dekat dan mengenal para prajuritnya.

Brigjen TNI Dany Rakca juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan tokoh masyarakat pegunungan Bpk. Simon, Kepala Kampung Bpk. Mathias Wey serta mantan anggotanya yang saat ini menjadi Babinsa Kodim setempat yakni Serma Akhsan. 

"Saya bernostalgia, ketika saya mendapat tugas operasi di daerah yang sama sekitar tahun 90an dengan Yonif 132/BS saat ini," ucap Danrem.

Para tokoh masyarakat menyampaikan kesan yang sangat positif terhadap kinerja dan keberadaan Yonif 132/BS yang senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di perbatasan Papua. 

"Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pembinaan teritorial Yonif 132/BS telah berhasil dilaksanakan secara optimal dan terbukti dengan begitu banyaknya prestasi yang diraih. TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat serta senantiasa bersama berkarya untuk negeri," pungkas Brigjen TNI Dany Rakca.

(Yoni) TN