Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI Dalam Rangka Membangun Komunikasi Publik, Kapuspenkum : Puspenkum Harus Dapat Bangun Narasi Dan Opini Dalam Strategi Komunikasi Positif Raih Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA, TN - Bertempat di Hotel Mercure, Gatot Subroto, Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana memberikan sambutan sekaligus membuka acara Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI dalam rangka Membangun Komunikasi Publik”. (30/10/2023).

Dalam sambutannya, Kapuspenkum menyampaikan bahwa," Puspenkum itu tidak hanya bicara seputar pers rilis, doorstop, dan press conference. Lebih dari itu, Puspenkum harus dapat membangun narasi dan opini dalam penerapan strategi komunikasi yang positif. Penerapan strategi tersebut guna membangun kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi Kejaksaan," ucap Ketut.

Selanjutnya, Kapuspenkum mengatakan bahwa,"Kejaksaan harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi, terutama di era transformasi digital saat ini. Berdasarkan penelitian, sebanyak 60% masyarakat disuguhkan dengan komunikasi yang bersifat virtual, sedangkan komunikasi langsung hanya diterima masyarakat sebanyak 40%," sambung Sumedana.

Oleh karenanya, Kapuspenkum menyampaikan bahwa platform media sosial dapat dimanfaatkan guna memudahkan akses bagi masyarakat dan media massa dalam memperoleh informasi. Maka dari itu, Kejaksaan harus beradaptasi dengan kebutuhan informasi masyarakat dengan baik dan bijak.

“Untuk membangun komunikasi di era sekarang, kita harus mengoptimalkan transparansi dan memanfaatkan transformasi digital, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh kinerja yang telah kita lakukan,” ujar Kapuspenkum.

Kebutuhan informasi di era VUCA adalah keniscayaan. Menyikapi hal itu, Kapuspenkum menyampaikan bahwa membangun kepercayaan melalui publikasi informasi adalah yang utama. 

"Hal yang terpenting adalah konektivitas dari tiap-tiap bidang di Kejaksaan untuk menyediakan informasi yang valid setiap hari sebagai bagian dari kinerja kejaksaan yang akan dipublikasi," ungkapnya.

Kemudian, Kapuspenkum menuturkan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak lepas dari networking yang harus dibangun baik secara kelembagaan maupun masyarakat. Merujuk kepada hal tersebut, Kapuspenkum beranggapan keberhasilan di masa yang akan datang sangat tergantung pada siapa saja relasi yang kita miliki.

“Kita harus percaya dengan objektivitas/transparansi dan kemudahan-kemudahan akses yang kita bangun, akan menciptakan komunikasi publik yang mudah, cepat dan masif. Dengan begitu kita akan meraih kepercayaan publik yang tinggi, sehingga akan berimbas pada laporan dan pengaduan masyarakat akan semakin masif,” tandas Kapuspenkum, Ketut Sumedana.

Acara Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI dalam rangka Membangun Komunikasi Publik” menghadirkan narasumber yang kompeten dalam Public Relation antara lain Prof. Dr Widodo Muktiyo (Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa), Aiman Witjaksono (Jurnalis), Effendi Gazali (Pakar Komunikasi) dan Yanuar Ahmad (Asisten Deputi Transformasi Digital pada Kementerian PAN-RB). 

Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

(Taufan) TN

Peringatan HSP, Menteri PANRB Sebut, Nilai-Nilai Sumpah Pemuda Sangat Relevan Dengan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, TN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa,"Nilai-nilai sumpah pemuda sangat relevan dengan reformasi birokrasi. Nilai-nilai dimaksud di antaranya semangat nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan gotong royong,"Demikian dikatakan Menteri Anas pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sabtu (28/10/2023). 

“Pada hari bersejarah ini saya mengajak seluruh ASN khususnya ASN Kementerian PANRB untuk semakin bersemangat mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut, dari sejarah sumpah pemuda dapat diambil nilai-nilai yang relevan, dengan kondisi bangsa kita saat ini, khususnya dalam membangun aparatur negara dan reformasi birokrasi. Menurutnya, nilai-nilai luhur yang relevan dan sejalan dengan nilai BerAKHLAK yaitu loyal. Dalam peristiwa sumpah pemuda ada ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa sebagai perwujudan rasa cinta bangsa dan tanah air.

“Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan bangsa Indoensia,” tegasnya.

Mantan Kepala LKPP ini juga menyitir peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Menurutnya, nilai ini tetap relevan dalam kondisi saat ini. Sebagai aparatur negara, lanjutnya, pegawai ASN mutlak harus memliki semangat gotong royong dan konsisten dalam berkinerja sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat, bermartabat, khususnya dalam pergaulan dunia internasional.

Nilai kerelaan berkorban yang digaungkan dalam sumpah pemuda, seharusnya diaktualisasikan dalam uapaya kita untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN, meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mengutamakan pelayanan publik.

Dalam sejarah sumpah pemuda, para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing, suku bangsa atau perbedaan lainya. Mereka hanya memikirkan bagaimana seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah, terus bersatu padu , untuk mengusir penjajah demi mencapai kemerdekaan.

“Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, kelompok sangat relevan dengan semangat pembangunan  nasional kita, khusunya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih kompeten, akuntabel dan melayani,” imbuhnya.

Ia berharap agar aparatur negara menjadikan momentum peringatan sumpah pemuda ini untuk mengintropeksi diri, sampai sejauh mana telah menghayati nilai-nilai luhur sumpah pemuda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara.

“Secara khusus Presiden Jokowi telah mengingatkan kepada kita semua dalam berbagai kesempatan pidatonya tentang perlunya untuk bergotong royong dan bekerja bersama sehingga birokrasi bisa dirasakan langsung dampaknya kepada masyarakat," pungkasnya. 

(Aldon) TN

Kemenkumham Miliki Berbagai Jenis Dan Tarif PNBP, Rian Arvin : Kebijakan Tarif Baru PNBP Kemenkumham, Ada Tarif Hingga Nol Rupiah

JAKARTA, TN - Adanya kebijakan berupa penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berdampak pada adanya kenaikan tarif di sejumlah layanan publik. Namun begitu, ada beberapa layanan yang bahkan bertarif nol rupiah alias gratis.

Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan bahwa saat ini Kemenkumham telah memiliki jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kemenkumham, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham dengan peraturan pemerintah,” ujarnya saat membuka kegiatan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, kata Wisnu, PNBP pada Kemenkumham sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Perubahan jenis dan tarif ini meliputi simplifikasi tarif, jenis tarif baru, penurunan tarif, perubahan nomenklatur, penghapusan tarif dan penyesuaian tarif,” kata Wisnu di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Rabu (25/10/2023) siang.

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Rian Arvin mengatakan mengatakan bahwa, dalam pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham, PNBP yang berasal dari pelayanan jasa hukum yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

"Pelayanan tersebut antara lain berupa informasi tentang data terkait pelayanan jasa hukum, serta pewarganegaraan dan status kewarganegaraan," tutur Rian Kamis (26/10/2023)

Sementara dalam pasal 4 di rancangan yang sama, ada beberapa jenis PNBP yang berasal dari pelayanan keimigrasian juga dikenakan tarif sebesar nol rupiah. 

"Pelayanan tersebut yakni paspor biasa kepada kepada calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali, warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia, atau WNI yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia," paparnya.

Sedangkan dalam pasal 5, yaitu PNBP yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual, dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, 

"Terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar nol rupiah atas jenis PNBP yang berasal dari biaya tahunan paten," pungkas Kepala Bagian Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Rian Arvin.

(Tedy/Zeqi) TN

UUD 2002 Atau Konstitusi Baru Dinilai Tak Berdasar Pancasila, Ketua MPR RI Terima Hasil Kajian PPM Terkait Inkonsistensi Dan Kontradiksi

JAKARTA, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima hasil kajian dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang menilai bahwa setelah empat kali amandemen, telah melahirkan sebuah 'konstitusi baru' yang oleh PPM dan banyak kalangan lain disebut sebagai UUD Tahun 2002. 'Konstitusi baru' tersebut tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan antar ayat. (23/10/2023).

Sebelumnya aspirasi yang sama juga telah disampaikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), FKPPI, Pemuda Pancasila, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi (FOKO) Purnawirawan TNI/Polri serta Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan dukungan sekitar 7.841 lembaga swadaya masyarakat yang tersebar di tanah air secara tertulis tahun 2011 melalui ke DPD RI .

Bahkan Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Kaelan pernah mengungkapkan ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam empat kali amandemen tersebut. Kajian lain mengungkapkan, jumlah ayat dalam konstitusi setelah empat kali amandemen bertambah sekitar tiga kali lipat. Secara kualitatif, perubahan yang dilakukan dalam empat kali amandemen sangat banyak dan mendasar.

"Tidak heran jika PPM dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, bahkan juga DPD RI, mengusulkan agar MPR RI segera menyelenggarakan sidang paripurna agar konstitusi dikembalikan kepada naskah sesungguhnya yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, untuk kemudian disempurnakan melalui addendum. Sehingga tidak menghilangkan naskah original yang dibuat oleh para pendiri bangsa," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPM, di Jakarta (23/10/2023).

Pengurus PPM yang hadir antara lain, Ketua Umum Berto Izaak Doko, Sekretaris Jenderal Delwan Noer, Wamtimpus Suryo Susilo, Ketua Keanggotaan dan Kaderisasi Arthur Lumban Raja, serta Wasekjen Randi Putomo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hasil kajian PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagaimana juga sudah diusulkan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan Perppu manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan memaksa. Keberadaan TAP MPR RI bisa menjadi pintu darurat konstitusi sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," jelas Bamsoet.

Dosen tetap Pascasarjana Program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur tentang Pembaharuan Hukum Nasional dan Politik Hukum dan Kebijakan Publik ini menerangkan, empat kali amandemen juga menghilangkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI. Padahal, keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada 22 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS, yang pada saat itu terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Keberadaan Utusan Golongan juga tetap eksis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Keberadaan utusan golongan pada saat itu terdiri dari 13 macam golongan. Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan “45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik. Pada saat Reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan malah dihapuskan.

"Landasan pemikiran Presiden Soekarno sangat jelas dan tegas. Tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan. Sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan," pungkas Bamsoet. 

(*) TN

Forum Tahunan AALCO ke-61, Usulan Indonesia Lakukan Pembentukan 'Asset Recovery Expert Forum' Mendapat Sambutan Baik Negara Asia-Afrika

BALI, TN - Indonesia dalam forum 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) mengusulkan pembentukan Asset Recovery Expert Forum. Forum ini disambut baik oleh mayoritas negara Asia-Afrika yang memandang proses pemulihan aset menjadi isu penting bagi mereka sebagai negara berkembang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Proses ini terbilang rumit, karena melibatkan berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri.

“Proses pemulihan aset ini melibatkan sistem hukum yang berbeda, sehingga diperlukan kerja sama antar yurisdiksi yang membutuhkan waktu relatif lama, seperti proses pemulihan aset hasil kejahatan terkait kasus Bank Century di yurisdiksi Jersey yang membutuhkan waktu 15 tahun,” kata Yasonna, Jumat (20/10/2023) siang.

Negara Asia-Afrika, lanjut Yasonna, akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan mekanisme kerja dari Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

"Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama," kata Yasonna dalam sesi konferensi pers AALCO di Bali Nusa Dua Convention Center.

Beberapa hal yang akan dibahas terkait pemulihan aset hasil kejahatan, yakni seperti tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan aset, serta bagaimana menangani proses pemulihan aset yang melibatkan multiple jurisdictions.

"Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset," pungkasnya.

Pembentukan Asset Recovery Expert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional merupakan salah satu usulan Indonesia dalam forum AALCO. Usulan lainnya adalah isu illegal fishing, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerja sama negara Asia–Afrika terkait perubahan iklim.

Sesi konferensi pers ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim. 

(Tedy) TN

Program TMMD ke-118 TA 2023 Kodim 0201/Medan Secara Resmi Ditutup Pangdam I/BB di Lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan

SUMUT, TN - Program lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bagian dari operasi Bhakti TNI yang diwujudkan dengan cara membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dan memperbaiki infrastruktur serta mengakselerasikan program pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, program TMMD ini sangat tepat sebagai upaya memelihara semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi atas perbedaan serta budaya gotong-royong dan kepercayaan diri dalam kehidupan agar Kemanunggalan TNI-Rakyat selalu terjaga dan terbina.

Hal ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan saat menutup TMMD ke-118 TA 2023 Kodim 0201/Medan yang digelar di Lapangan Benteng, Jl Pengadilan Medan, Jumat (20/10/2023) pagi. 

"Selaku Pangdam I/Bukit Barisan dan sebagai pengendali kegiatan operasional TMMD, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Walikota Medan dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan TMMD ke-118 ini dengan aman, lancar sesuai dengan yang direncanakan," ucap Pangdam. 

Dari semua sasaran fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada TMMD 118 ini, Pangdam mengaku seluruhnya terlaksana 100 persen. 

Hal ini bisa dicapai karena TMMD bukan domain dari TNI semata, melainkan program bersama pemerintah daerah dan kota, yakni bersatu padunya semua komponen bangsa yang terkoordinasi dan terkoordinir yang dilaksanakan secara bahu-membahu dan gotong-royong. 

"Saya pesan, agar infrastruktur yang telah dibangun di TMMD 118 ini bisa dijaga dan dirawat, sehingga tidak saja masa pakainya lebih lama, tapi manfaatnya kepada masyarakat akan terus berkelanjutan," pesan Pati bintang dua berkualifikasi Komando itu mengakhiri amanatnya.

Dalam upacara penutupan TMMD ini, tampil sebagai Komandan Upacara, Danyon Armed 2/KS, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo serta Perwira Upacara, Mayor Inf Romi Sembiring yang juga Danramil 0201-16/Tj Morawa. 

Acara juga dimeriahkan dengan tarian Sekapur Sirih yang dilanjutkan pemeriksaan barisan peserta upacara, serta penyerahan naskah berita acara pelaksanaan TMMD 118 dari Dansatgas, Kolonel Inf Ferry Muzawwad kepada Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution.

Di kesempatan yang sama, Pangdam I/BB bersama Wali Kota Medan dan rombongan Forkopimda juga meninjau kegiatan bakti sosial donor darah, bazar murah dan pemberian bantuan sembako serta tali asih kepada warga, termasuk melepas Motor Babinsa untuk mengantarkan bantuan sembako ke rumah-rumah warga masyarakat di 21 kecamatan Kota Medan.

 
Hadir di acara, antara lain Pj Gubsu, Kapoldasu, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan, Kasdam I/BB beserta seluruh pejabat utama, Ketua Persit KCK PD I/BB, Ketua Bhayangkari Poldasu, Ketua Jalasenastri DJA I Lantamal I Belawan, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 23/DI Kosek I Medan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Kota Medan, maupun tamu undangan lainnya. 

(Ucok) TN

Kejurnas Tarung Derajat 2023 Resmi Dibuka Ketua Umum PB KODRAT Bambang Soesatyp di Gor Youth Centre Sport Bandung, Jawa Barat

JAWA BARAT, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo bersama Sang Guru Derajat Aa Boxer dan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tarung Derajat 2023. Sekaligus Babak Kualifikasi PON XXI 2024 untuk cabang olahraga (Cabor) Tarung Derajat.

Diikuti sekitar 343 atlet dari 25 provinsi. Terdiri dari atlet Tarung Putra sebanyak 145 Atlet, atlet Tarung Putri sebanyak 73 Atlet, dan atlet Seni Gerak sebanyak 125 Atlet. Nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam Kejurnas ini mengikuti nomor pertandingan Tarung Derajat yang akan dipertandingkan pada PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara. Antara lain Tarung Bebas Putera (9 kelas), Tarung Bebas Puteri (5 kelas), Seni Gerak Putera (3 kelas), Seni Gerak Puteri (3 kelas), dan Seni Gerak Beregu Campuran (1 kelas).

"KONI Pusat sudah menetapkan kuota atlet Tarung Derajat dalam PON XXI Tahun 2024 sekitar 160-an atlet. Sehingga delapan besar atlet terbaik di masing-masing kelas nomor pertandingan Kejurnas ini akan mewakili Pengprov-nya dalam PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut. Melalui kejuaraan ini, diharapkan dapat lahir atlet-atlet Tarung Derajat yang berkualitas, baik dari aspek kompetensi, maupun aspek mentalitas. Selaras dengan ajaran Sang Guru Derajat Aa Boxer, bahwa filosofi Tarung Derajat adalah membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan hakikatnya," ujar Bamsoet dalam pembukaan Kejurnas Tarung Derajat 2023, sekaligus Babak Kualifikasi PON XXI 2024, di Gor Youth Centre Sport Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/10/2023).

Turut hadir antara lain, Kabinda Jawa Barat Mayjen TNI Ruddy Prasemilsa, Wasekjen I KONI Brigjend TNI (Purn) Ahmad Saefudin, Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana, Sang Guru Rimba Dirgantara, Sang Guru Badai Megantara, Sang Guru Dara Mentari, serta para Ketua KODRAT dari berbagai provinsi. Hadir pula pengurus PB KODRAT antara lain, Pembina Komjen Pol Nanan Soekarna, Komunikasi dan Media Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, serta Wakil Sekjen Christophorus.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, meskipun Tarung Derajat diklasifikasikan sebagai jenis bela diri keras (full body contact), namun pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memanusiakan manusia melalui teknik olah tubuh, olah pikiran dan olah nurani. Karena itu, Tarung Derajat kini juga sudah mulai diajarkan untuk para siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dengan mengedepankan metode pembelajaran yang fun dan atraktif.

"Sebelum mulai diajarkan di TK, Tarung Derajat juga sudah diajarkan kepada para siswa Sekolah Dasar, Menengah, Atas, hingga perguruan tinggi. Bahkan juga dijadikan sebagai materi bela diri resmi bagi personil TNI-Polri di berbagai kesatuan. Termasuk siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Tarung Derajat juga merupakan olahraga prestasi, sehingga untuk memajukannya diperlukan langkah-langkah kongkrit dan strategis, agar filosofi Tarung Derajat tersebut dapat terus kita jaga dan kita lestarikan, sebagai aset budaya bangsa yang adi luhung.

"Meskipun Tarung Derajat terlahir di Jawa Barat, namun saat ini olahraga Tarung Derajat telah menjadi milik nasional, dikenal luas dan memiliki keanggotaan di seluruh penjuru nusantara. Tarung Derajat juga telah mendapatkan dukungan resmi dari empat negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Myanmar dan Filipina, agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, selain dukungan dari empat negara tersebut, PB KODRAT juga akan berkoordinasi dengan para pecinta olahraga Tarung Derajat di Brunei dan Kamboja agar bisa segera membentuk kepengurusan nasional KODRAT di masing-masing negaranya.

"Mengingat dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, hanya tinggal Brunei dan Kamboja yang belum memiliki kepengurusan Tarung Derajat. Jika sudah lengkap, diharapkan bisa semakin mempermudah langkah Tarung Derajat agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES 2025 yang rencananya diselenggarakan di Bangkok," pungkas Bamsoet. 

(*) TN

Rakor Forkopimda Bersama OPD se-Kabupaten Simalungun, Kapolres : Kesuksesan Pemilu 2024 Adalah Kesuksesan Kita Bersama

SIMATERA UTARA, TN - Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimcam se-Kabupaten Simalungun digelar. Rapat ini bertujuan untuk mensukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 di wilayah Kabupaten Simalungun, Selasa (17/10/2023).

Sebelum menyampaikan sambutan Kapolres Simalungun meminta kepada seluruh peserta rapat koordinasi untuk bersama-sama berdoa untuk Tim yang melaksanakan tugas pencarian korban tanah longsor yang Sebelumnya Pada Minggu, 15 Oktober 2023, sekitar pukul 10.30 hingga 11.30 WIB, sebuah bencana alam longsor batu telah terjadi di Huta I Simarsolpah, Nagori Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun. Akibat peristiwa ini, dua orang dikabarkan hilang, diduga tertimbun di bawah longsoran batu dan tanah.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan,

"Mari kita bersama-sama mendoakan rekan-rekan kita, Tim gabungan yang saat ini melaksanakan tugas pencarian korban yang tertimbun tanah laongsor agar segera dapat dievaluasi, kita doakan yang terbaik,"ajak AKBP Ronald.

Selanjutnya Kapolres memyampaikan terkait giat Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024, sembari mengajak seluruh unsur agar menjalankan pengamanan.

“Mari kita bersinergi dan menyamakan persepsi dalam memahami tugas masing-masing, untuk kesuksesan Pemilu Tahun 2024. Kesuksesan Pemilu di 2024 itu nantinya adalah kesuksesan kita bersama,”kata Kapolres.

Kapolres mengatakan, di tingkat Forkompinda sudah sepakat dan bersinergi dalam mensukseskan Pemilu di tahun 2024. “Jadi, saya juga meminta kepada Forkompincam se-kabupaten agar tetap bersinergi dalam mensukseskan Pemilu 2024,” ujarnya.

Kapolres juga meminta Forkopimcam, jika ada hal – hal di daerah masing-masing yang akan membuat permasalahan, agar segara di selesaikan. “Kita tidak mau akibat dari Pemilu 2024 nantinya akan ada perpecahan di Kabupaten Simalungun,”ucap Kapolres.

Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F. C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Simalungun. Selain itu, Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, S.H, M.H, Dandim 0207/Sml Letkol Inf Hadrianus Yossy, S.B, S.I Pem., M.Han, Sekda Pemkab Simalungun Drs. Esron Sinaga, M. Si. dan istrinya juga menghadiri rapat.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 13.00 WIB sampai selesai ini juga dihadiri oleh Kajari Simalungun Irfan Hergianto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani, S.H, M.H., Kapolsek Tanah Jawa KOMPOL Manson Nainggolan, S.H., M.Si. dan Kapolsek Sejajaran Polres Simalungun.

Pejabat pemerintah Kabupaten Simalungun, para camat se-Kabupaten Simalungun, serta tamu undangan lainnya turut menjadi partisipan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Ronauli Niagara Hotel Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Kegiatan ini diharapkan bisa membangun koordinasi dan sinergitas antara berbagai stakeholder terkait guna mensukseskan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Simalungun.

(Harri) TN

TNI AL Gelar Kejuaraan Lomba Tembak KASAL Cup 2023, Ketua MPR RI : Lebih Dari Sekedar Kejuaraan, Asah Kemampuan Personil TNI-Polri Dan Sipil

JAKARTA, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL Bambang Soesatyo turut memeriahkan Kejuaraan Lomba Tembak KASAL Cup 2023. Diikuti ratusan peserta yang turun di berbagai kategori pertandingan.

Untuk kategori Senapan, antara lain terdiri dari 100 Meter Perorangan TNI-Polri, 100 Meter Beregu TNI-Polri, dan 400 meter Open. Untuk kategori Pistol Eksekutif dan Presisi, antara lain terdiri dari TNI-Polri, Sipil, dan Beregu. Untuk kategori Pistol Reaksi, antara lain terdiri dari Non IPSC, IPSC TNI-Polri, dan IPSC Sipil.

"Seluruh peserta memperebutkan trophy, medali, piagam, serta uang pembinaan dengan total mencapai Rp 250 juta. Lebih dari sekadar kejuaraan, event ini juga mampu mengasah kemampuan menembak para personil TNI dan Polri maupun masyarakat sipil. Sekaligus meningkatkan soliditas TNI dan Polri, maupun TNI-Polri dengan masyarakat sipil," ujar Bamsoet usai mengikuti Kejuaraan Lomba Tembak KASAL Cup 2023, di Lapangan Tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Turut hadir antara lain, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Danpasmar 1 Brigjen TNI Mar umar Farouq, Ketua Perbakin Letjen TNI (purn) Joni supriyanto, serta pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Kejuaraan Lomba Tembak KASAL Cup 2023 merupakan komitmen TNI AL dalam memberikan ruang untuk berkompetisi, serta untuk mendapatkan olahragawan yang unggul, dan diharapkan akan melahirkan talenta baru menembak yang unggul dari kalangan prajurit TNI dan Polri.

"Sekaligus dapat melahirkan bibit-bibit atlet menembak yang kompeten dan nantinya dapat diikutkan untuk bertanding dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Ali Beladiri Indonesia (Perikhsa) dan Pembina PERBAKIN Indonesia ini menerangkan, keikutsertaan institusi TNI dalam penyelenggaraan kejuaraan menembak sangat relevan. Bahkan jika perlu, institusi negara lainnya seperti kementerian dan lembaga juga perlu ikut serta.

"Tidak menutup kemungkinan juga peran dari swasta. Semakin banyak yang memasyarakatkan olahraga menembak, akan semakin bagus bagi perkembangan olahraga menembak di Tanah Air. Sekaligus menunjukan semangat gotong royong bangsa dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat," pungkas Bamsoet. 

(*) TN

Tandatangani Prasasti Digital Smart Room Center, Pemkab Sampang Mengklaim Bukti Serius Kembangkan Wilayahnya Menjadi Smart Digital City

MADURA, TN -  Bupati Sampang, H Slamet Junaidi meresmikan Smart Room  (SR) di Aula Smart Room, Dan juga di hadiri seluruh OPD Kabupaten Sampang Rabu (11/10/2023). 

Hadirnya Smart Room, membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan keseriusannya membangun Sampang menuju Smart City (Kota Cerdas).

Peresmian Smart Room ditandai dengan penandatanganan prasasti secara digital dan langsung. Aba Idi sapaan akrab Bupati Sampang mengaku bangga karena kini Kabupaten Sampang berada di track yang tepat dalam rangka menyambut era digital.

Saat ini kota yang dipimpinnya semakin menunjukkan eksistensi agar dikenal di Indonesia dengan hampir banyak menghadirkan bermacam inovasi guna mengembangkan Sampang semakin maju ke depan.

“Gedung ini menjadi bukti bahwa Sampang siap menjadi Kota Digital Cerdas (Smart City) yang mendayagunakan segala informasi dan data digital untuk pembangunan dan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya berharap gedung Smart Room dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai salah satu warisan selama periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sampang.

“Kami berharap gedung ini menjadi simbol kesiapan Sampang untuk berinovasi secara berkelanjutan, kerjasama yang solid antar OPD harus diimplementasikan agar dapat menjadi trigger memantik terwujudnya Sampang Smart City,” ucapnya.

Sementara  Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Sampang, Amrin Hidayat mengatakan bahwa, keberadaan Smart Room akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dikarenakan segala informasi mengenai Kabupaten Sampang bisa diketahui dengan layanan dan fasilitas yang disediakan.

“Smart Room center sebagai pusat informasi menyerupai command center yang akan menambah sederet inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sampang,” katanya.

Untuk mengenalkan ruangan berteknologi pintar tersebut, Kadis Kominfo Sampang Amrin Hidayat mendemokan salah satu kecanggihan teknologi dengan mematikan perangkat yang ada di ruangan hanya memakai perintah suara.

Amrin Hidayat Menjelaskan bahwa, "Inovasi ini tentunya akan sangat membanggakan bagi warga Sampang, mari bersama-sama wujudkan Sampang hebat bermartabat sebagai Kota Cerdas,” pungkasnya. 

(Red) TN

Aceng Syamsul Hadie : 'WARTAWAN TIDAK BISA DIPIDANAKAN!'

TAJUK TARUMANAGARA NEWS - Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar terwujudnya kehidupan demokrasi dan merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, maka jelas bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Amanat ini  semua sudah tertuang didalam Undang-undan Pers No 40 Tahun 1999.

Tetapi pada tataran implementasi UU Pers, penulis sangat prihatin dan geram karena masih banyak menemukan permasalahan di lapangan, seperti peristiwa intimidasi, persekusi, dan kriminalisasi wartawan. Ini menandakan bahwa masyarakat dan penegak hukum masih belum memahami secara utuh tentang substansi dan filosofi UU Pers.

Secara khusus penulis menyoroti kasus yang menimpa Sdr. Ato Hendrato Pemred JejakInvestigasi.id dan bertepatan selaku Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kabupaten Majalengka dipidanakan atas aduan masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan Pernikahan Terlarang, maka pihak yang dirugikan mengajukan dengan aduan pasal-pasal karet yaitu Pasal 27 dan 28 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dianggap menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Kenapa penulis memakai istilah pasal karet, karena pasal-pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi, khususnya masyarakat sipil dan pers.

Pihak Penegak hukum wajib  memberitahukan kepada pihak yang dirugikan tentang substansi pemberitaan media menurut UU Pers, dimana dalam pasal 1. no 11 yaitu hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan pihak media pers wajib melayani hak jawab sesuai pasal 5 UU Pers. Maka media berkewajiban memuat berita berikutnya sesuai harapan perbaikan dan pelurusan berita tersebut dari pihak yang dirugikan.

Artinya, karya jurnalis yang dianggap merugikan seperti  penghinaan, pencemaran nama baik dan lain-lain, menurut UU Pers tidak bisa dipidanakan karena didalam UU ini sudah ada mekanisme hak jawab, hak tolak, hak koreksi. Apalagi tertuang dalam pasal 8 bahwa dalam melaksakan profesinya wartawan mendapat PERLINDUNGAN HUKUM.

Penulis mengingatkan bahwa selain UU Pers, telah terbit Surat Keputusan Bersama yang ditanda- tangani oleh Menteri Kominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri, Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No 11 Th 2008 Tentang Informasi Sebagaimana Telah Diubah Deng UU No. 19 Th 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis pada pasal  27 ayat 3 poin i. bahwa:
Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis, BUKAN oleh Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Maksud diatas adalah kekhususan tentang pecemaran nama baik dan yang lainnya yang ditujukan kepada karya jurnalis (pemberitaan) maka penyalesaiannya dikembalikan kepada UU Pers, dimana pihak yang dirugikan punya hak jawab untuk pelurusan dan perbaikan terhadap berita yang dimuat.

Yang dimaksud institusi pers Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, yaitu media pers atau perusahaan pers baik cetak maupun elektronik.

Adapun legalitas Media Pers atau Perusahaan Pers menurut UU Pers pasal 9 ayat 2. bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, artinya memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah sudah terdata atau belum terdata oleh Dewan Pers, yang terpenting adalah  sudah memiliki legal formal berbadan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM karena menurut UU Pers tidak ada klausul tertulis bahwa perusahaan pers harus terdaftar atau harus mendaftar kepada Dewan Pers, yang ada adalah sebaliknya, menurut UU Pers pasal 15 ayat 2 poin f, dimana Dewan Pers untuk melaksanakan tugas fungsinya yaitu mendata perusahaan-perusahaan Pers yang ada di Indonesia.

Kesimpulan:

1. Bahwa Karya Jurnalis (tulisan wartawan di media) TIDAK BISA DIPIDANAKAN, apabila dianggap pemberitaan itu merugikan seseorang atau kelompok maka dipersilahkan untuk melakukan perbaikan dan pelurusan pemberitaan sesuai hak jawab dan perusahaan pers wajib memberitakannya pada pemberitaan selanjutnya, ini sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor KB/2/VI/2021.

2. Apabila terdapat dari pihak penegak hukum baik itu oknum kepolisian atau oknum kejaksaaan masih menerima aduan pasal-pasal karet (pasal 27 dan 28 UU ITE), maka sebaiknya SEGERA UNTUK DILAPORKAN kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu ke Jaksa Agung RI atau Mabes Polri, karena mereka tidak mengindahkan surat keputusan bersama yang ditanda-tangani oleh pimpinan mereka yaitu Kapolri dan Jaksa Agung RI.

Jawa Barat, Senin, (09/10/2023),

Penulis:

Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Pemerhati Medsos dan Ketua DPD AWI Provinsi Jawa Barat.

Edukasi Orang Tua Dalam Mendidik Anak, Polres Simalungun Tahan Pelaku Penganiayaan 'Setrika Anak Dibawah Umur'

SIMALUNGUN, TN - Seorang perempuan berinisial "SM(53)", warga Kabupaten Simalungun, ditahan oleh polisi karena diduga tega melakukan kekerasan fisik pada anak, yang masih berusia 5 tahun berinisial "R".

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui KBO Sat Reskrim Polres Simalungun IPTU Lumban Sirait saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut, "Benar bahwa saat ini tersangka dugaan penganiayaan terhadap anak telah kita amankan dan menjalani pemeriksaan, "ucap Lumban. Jumat(6/10/2023).

Lebih lanjut KBO menjelaskan, "SM(53) dilaporkan oleh warga yang mengetahui kejadian tersebut ke Polres Simalungun pada tanggal 5 Oktober 2023. Polisi kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 6 Oktober 2023 terkait perkara tersebut," jelasnya.

Dalam kronologinya Ia menuturkan bahwa,"Kejadian berawal di hari Rabu, 4 Oktober 2023, ketika "SM(53)" sedang berada di rumahnya. Awalnya "SM(53)" menegur "R" karena memakan semua rambutan yang ada di rumah hingga berserakan. Karena merasa marah dan kecewa, "SM(53)" memukul kakinya "R" dengan sapu lidi dan lalu menyetrika dada serta punggungnya menggunakan setrika panas, "ujar Lumban.

"Dalam laporan tersebut, "SM(53)" membela dirinya, menyatakan bahwa dia hanya ingin mendisiplinkan anaknya. Namun, efek dari tindakannya tersebut sangat fatal dan berpotensi melanggar Pasal 76 (c) dan atau Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "tegas KBO Reskrim.

Ia juga menekankan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap kasus ini, termasuk membuat BAP di tempat kejadian perkara (TKP), memotret TKP, memintai keterangan dari saksi-saksi, hingga menyita barang bukti.

"Pihak kepolisian mengharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi orang tua lainnya agar selalu sabar dan bijaksana dalam mendidik anak-anak," pungkas KBO Sat Reskrim Polres Simalungun IPTU Lumban Sirait.

(Joe) TN

Komando Distrik Militer 0724/Boyolali Gelar Upacara Peringatan HUT-TNI ke -78 di Lapangan Makodim, Tegal Mulyo, Mojo Songo

JAWA TENGAH, TN - Komando Distrik Militer 0724/Boyolali menggelar upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT-TNI) ke-78 di lapangan Upacara Makodim Jl. Padanaran Desa Tegalmulyo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kamis ( 05/10/2023).

Selaku Inspektur upacara Kapten Inf Sri Suraya  dan Komandan Upacara Kapten Inf Kamami.Upacara tersebut juga di hadiri para perwira staf maupun para Danramil serta Anggota dan PNS

Dalam amanatnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, S.E. M.M. yang dibacakan Inspektur Upacara , TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) selama 78 tahun.

Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah telah berhasil diatasi dengan baik.

Disebutkan, berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei di tanah air TNI telah mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

"Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini," katanya panglima.

Terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah diraih, TNI tidak boleh terlena, karena beragam tantangan yang sedang dan akan dihadapi tidaklah ringan.

"Momentum ulang tahun ke-78 TNI, harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh," tegasnya.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI pada 2023 ini, mengusung tema “TNI patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju”, yang mengandung makna, bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju dan sejahtera.

(Agus) TN

Agari Mampu Menghasilkan Prestasi Dan Inovasi Terbaik, Presiden Jokowi Minta Ekosistem Kerja ASN Bertolok Ukur, Reward Dan Orientasi Yang Jelas

JAKARTA, TN - Presiden Joko Widodo mendorong agar ekosistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dapat memacu individu untuk berkinerja baik sehingga mampu menghasilkan prestasi dan inovasi yang baik pula. Untuk itu, Presiden memandang perlu adanya tolok ukur dan apresiasi yang jelas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. 

“Ini tugas dari Pak Sekda provinsi, kabupaten, dan kota, tugas sesmen, sekjen di kementerian dan lembaga. Saya sering, sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas, orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023. 

Lebih jelas, Presiden menyebut bahwa tolok ukur tersebut harus mengacu pada program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, pengendalian inflasi, dan pengentasan kemiskinan. Dengan tolok ukur tersebut, Presiden berharap orientasi kerja ASN menjadi lebih terukur. 

"Ini yang dibutuhkan memang, bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur. Itu Pak Menpan harus dirumuskan setelah Undang-Undang ASN jadi, sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya sangat cepat sekali," jelasnya.

Tidak hanya ekosistem, Presiden juga menilai perlu adanya perubahan pada karakter sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Kepala Negara pun mendorong para ASN untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan situasi global yang sangat cepat. 

"Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda (peraturan daerah), nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri, ada peraturan dirjen itu kurangi karena sekarang ini butuh fleksibilitas yang tinggi, butuh kelincahan karena perubahan akan sangat cepat sekali," lanjutnya. 

Selanjutnya, Presiden meminta kepada para ASN untuk terus mengikuti perkembangan teknologi digital yang terjadi. Di samping itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, sehingga berorientasi pada satu tujuan yang sama.

"Saya meng-handle kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri ketemunya di mana enggak jelas. Itu yang berusaha selama 9 tahun saya handle agar  mereka satu tujuan," ujarnya. 

(Un/Iksn) TN