Buka AIFED di Bali, Menkeu : Ketegangan Geopolitik Picu Terjadi Perang Dagang Dan Investasi Secara Global, Fiskal Efektif Sebagai Shock Absorber

BALI, TN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati,  membuka seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Bali. AIFED, diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan, dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia.(06/12/2023).

Indonesia telah melaksanakan peran besar untuk menciptakan diskusi antar beberapa grup yang berbeda bukan hanya dalam konteks domestik tapi juga dalam konteks internasional untuk bersatu dalam keberagaman sehingga kita dapat melihat peran dialog menjadi sangat penting.

“Indonesia akan terus berperan lebih dalam agenda internasional, manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan Masyarakat Indonesia untuk mencapai indonesia maju 2045”, ujar Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam sambutan AIFED 2023.

Pada tahun ini, AIFED mengambil tema “Fragmented World: Recalibrating Development Strategies” yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia.

Dalam pidato pembuka, Menkeu menyampaikan bahwa dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh alih-alih sebagai teman.

“Perekonomian global berkembang menjadi lanskap yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik dalam lima tahun terakhir mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking. Perang dagang dalam bentuk hambatan perdagangan dan investasi yang sedang terjadi secara global, menciptakan gangguan rantai pasokan dan mengikis prinsip perdagangan bebas yang kita semua sebagai ekonom yakini bahwa perdagangan bebas seharusnya saling menguntungkan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan di saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada tantangan techno nationalism, menurunnya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar negara, serta friksi antara kepentingan nasional melawan (versus) kepentingan global. Segregasi semakin masif berdasarkan geografi, kedaulatan, etnis, ras, agama, dan sekarang juga terpecah oleh kecerdasan buatan, karena semua orang dipisahkan oleh kategorisasi yang dilakukan oleh AI.

“Kita perlu melihat kembali teori dan textbook yang kita pelajari, dan mencocokannya dengan situasi sekarang, sehingga kita bisa memahami dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan zaman.,” tambah Menkeu.

Indonesia berada pada posisi yang sangat baik dalam posisi geopolitik saat ini.  Tidak hanya karena prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga diberkati dengan sumber daya alam yang memainkan peran yang sangat penting dalam tren geopolitik dan geostrategis, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resiliensi yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5% dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi” terang Menkeu.

Menkeu juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Dalam forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara proaktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global. Selama Presidensi G20 tahun lalu dan ASEAN Chairmanship tahun ini, kepemimpinan Indonesia memainkan peran penting dalam 12 dari 14 driving key outcomes seperti terbentuknya Dana Pandemi, Mekanisme Transisi Energi, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan “Indonesia terus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) dan ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan dan institusi yang baik”.

AIFED diselenggarakan pada 6-7 Desember 2023 di Nusa Dua, Bali. Selain mengundang para ahli baik internasional dan nasional, acara ini juga didukung dan dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga development partners Indonesia seperti ADB, DFAT Australia, dan GIZ Jerman. Vice President ADB Scott Morris, dan Duta Besar Australia Penny Williams turut memberikan sambutan di acara tersebut.

(Surjantoro) TN