Buka AIFED di Bali, Menkeu : Ketegangan Geopolitik Picu Terjadi Perang Dagang Dan Investasi Secara Global, Fiskal Efektif Sebagai Shock Absorber

BALI, TN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati,  membuka seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Bali. AIFED, diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan, dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia.(06/12/2023).

Indonesia telah melaksanakan peran besar untuk menciptakan diskusi antar beberapa grup yang berbeda bukan hanya dalam konteks domestik tapi juga dalam konteks internasional untuk bersatu dalam keberagaman sehingga kita dapat melihat peran dialog menjadi sangat penting.

“Indonesia akan terus berperan lebih dalam agenda internasional, manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan Masyarakat Indonesia untuk mencapai indonesia maju 2045”, ujar Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam sambutan AIFED 2023.

Pada tahun ini, AIFED mengambil tema “Fragmented World: Recalibrating Development Strategies” yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia.

Dalam pidato pembuka, Menkeu menyampaikan bahwa dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh alih-alih sebagai teman.

“Perekonomian global berkembang menjadi lanskap yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik dalam lima tahun terakhir mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking. Perang dagang dalam bentuk hambatan perdagangan dan investasi yang sedang terjadi secara global, menciptakan gangguan rantai pasokan dan mengikis prinsip perdagangan bebas yang kita semua sebagai ekonom yakini bahwa perdagangan bebas seharusnya saling menguntungkan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan di saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada tantangan techno nationalism, menurunnya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar negara, serta friksi antara kepentingan nasional melawan (versus) kepentingan global. Segregasi semakin masif berdasarkan geografi, kedaulatan, etnis, ras, agama, dan sekarang juga terpecah oleh kecerdasan buatan, karena semua orang dipisahkan oleh kategorisasi yang dilakukan oleh AI.

“Kita perlu melihat kembali teori dan textbook yang kita pelajari, dan mencocokannya dengan situasi sekarang, sehingga kita bisa memahami dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan zaman.,” tambah Menkeu.

Indonesia berada pada posisi yang sangat baik dalam posisi geopolitik saat ini.  Tidak hanya karena prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga diberkati dengan sumber daya alam yang memainkan peran yang sangat penting dalam tren geopolitik dan geostrategis, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resiliensi yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5% dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi” terang Menkeu.

Menkeu juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Dalam forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara proaktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global. Selama Presidensi G20 tahun lalu dan ASEAN Chairmanship tahun ini, kepemimpinan Indonesia memainkan peran penting dalam 12 dari 14 driving key outcomes seperti terbentuknya Dana Pandemi, Mekanisme Transisi Energi, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan “Indonesia terus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) dan ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan dan institusi yang baik”.

AIFED diselenggarakan pada 6-7 Desember 2023 di Nusa Dua, Bali. Selain mengundang para ahli baik internasional dan nasional, acara ini juga didukung dan dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga development partners Indonesia seperti ADB, DFAT Australia, dan GIZ Jerman. Vice President ADB Scott Morris, dan Duta Besar Australia Penny Williams turut memberikan sambutan di acara tersebut.

(Surjantoro) TN

Kemenkumham Pantau Langsung Jalannya SKTT - PPPK Guna Berikan Motivasi Pada Penguji, Panitia Dan Peserta di Tangerang

TANGERANG, TN - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pengamatannya, ia melihat para panitia maupun peserta telah mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar.

“Alhamdulillah dalam pemantauan (tadi) sangat baik sekali. Mulai dari alur mereka masuk, proses penitipan barang, kemudian pemeriksaan sampai masuk ke ruang ujian, melalui pendeteksian dengan detektor untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa benda terlarang,” ujar pria yang akrab disapa Ilu ini, Senin (04/12/2023) siang.

Selain memastikan proses ujian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, kehadirannya ke lokasi ujian juga merupakan upaya pemberian motivasi, baik kepada panitia, peserta, juga penguji seleksi.

“Para (penguji) pewawancara, mereka adalah orang yang kompeten di bidangnya, dalam jabatan (pengujian) pranata komputer, tenaga kesehatan, dan fungsional lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik,” kata Ilu usai meninjau peserta.

Adapun prosedur sebelum mengikuti ujian yakni para peserta datang, berlanjut ke ruang tunggu dan melakukan registrasi, kemudian menitipkan barang bawaannya di penitipan barang, sehingga para peserta hanya membawa KTP dan kartu ujian peserta. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta menjalani body checking terlebih dahulu.

Untuk diketahui, pelaksanaan SKTT PPPK yang digelar di di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Kampus Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kemenkumham Tangerang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada Sabtu (02/12/2023) sebanyak lima sesi yang diikuti oleh 1.991 peserta, kemudian Minggu (03/12/2023) sebanyak dua sesi dengan 1.238 peserta, dan terakhir Senin (04/12/2023) juga dua sesi dan diikuti 1.139 peserta.

Disamping itu, panitia juga telah menyiapkan sejumlah tenaga medis, mobil ambulance, obat-obatan lengkap dengan tabung oksigen, serta transportasi mobil untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas dari pintu gerbang kampus menuju auditorium. 

(Tedy)TN

Buat Formula Khusus, Caleg DPR RI Partai Gerindra, Drg Putih Sari Prihatin Terkait Membludaknya Pengangguran Tak Mampu Diatasi Pemkab Bekasi

KABUPATEN BEKASI, TN - Meraknya pengangguran yang kian terus bertambah tiap tahunnya tanpa adanya penanggulangan yang efektif serta kinerja optimal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang nota bene berada di bawah kepemimpinan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan semakin tak terbendung dan tak teratasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Bekasi yang pada gilirannya memunculkan Demonstrasi warga masyarakat Kabupaten Bekasi terus bergulir menuntut Pemkab Bekasi agar dapat segera menyediakan lapangan pekerjaan untuk para warganya.(02/11/2023) Malam.

Terkait akan hal tersebut menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak selain para Aktivis, LSM dan Media termasuk Caleg DPR RI yang juga sebagai Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Drg Putih Sari yang merasa prihatin terhadap kondidi dan ketidak mampuan Kabupaten Bekasi di dalam mengatasi membludaknya para pengangguran yang terus bertambah setiap tahunnya di Kabupaten Bekasi.

"Kebetulan saya di komisi 9 mitra kerjanya adalah kementerian Kesehatan, ada BKKBN, Kementerian Tenaga kerja juga Badan POM itu bagian daripada mitra kerjanya komisi 9 yang selama ini Program-program yang mendorong agar menanggulangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Ini kita berkontribusi agar bisa dikurangi, karena memang dinamika dunia ketenagakerjaan hari ini yang memang sangat cukup komplex sehingga masih sangat-sangat sulit masyarakat bisa mendapatkan bekerja,' ungkapnya dalam acara sosialisasi persiapan Pemilu 2024 berikut acara dalam rangka menjalin silaturahmi serta ucapan terima kasih masyarakat atas terealisasinya pembangunan di lingkungan perum Villa Indah 2 Rw 038 dan Rw 042, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. (02/11/2023) Malam.

Putih Sari menyatakan bahwa, dirinya telah membuat satu Program Inovasi guna mengatasi maraknya pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Saya mendorong Kementerian Tenaga kerja untuk membuat suatu Program Inovasi menumbuhkan kompetensi yaitu suatu keahlian agar masyarakat bisa menjadi tenaga kerja mandiri, jadi Mind Set nya bahwa bekerja itu bukan hanya di satu Perusahaan atau Instansi. Tetapi bekerja dengan menjadikan dirinya berdaya guna dengan satu keahlian," katanya.

"Alhamdulilah selama ini kami fasilitasi Kabupaten Bekasi baik yang langsung ke Desa-desa ataupun melalui Balai Latihan yang di miliki Dinas Tenaga kerja maupun membangun Balai Latihan Kerja yang di kerjasamakan dengan Sekolah-sekolah keagamaan. Jadi ada beberapa yang di bangun di Kabupaten Bekasidengan tujuan meningkatkan Kompetensi Masyarakat agar bisa menjadi tenaga kerja yang mandiri,"tuntas Caleg anggota DPR RI Fraksi Gerindra nomor urut 2 Hajjah Putih Sari Anggota DPR RI dari komisi 9 Fraksi Partai Gerindra.

 

Acara berjalan cukup khidmad dan lancar, dengan di hadiri oleh seluruh jajaran Partai Gerindra PAC Tambun Selatan dan simpatisan, Ketua Rw 038 dan Rw 042 bersama jajaran masing-masing  serta seluruh warga perum. Villa 2 Bekasi Indah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan.

(Joggie) TN

Sertijab Serta Serah Terima Naskah Risalah di Mabes AD, Terkait Papua Panglima TNI Tegaskan, 'Gunakan Smart Power Dan Soft Power Dulu'

JAKARTA, TN - "Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat."

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI  Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu.

“Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional,  hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power. 

“Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan soft power dulu, nanti kita ke depankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima.

“Dalam menghadapi dinamika yang kompleks, agar terwujudnya kesiapan operasional TNI AD, kita harapkan setiap saat pasukan itu siap operasi,” tutupnya.

Usai penyerahan risalah serah terima jabatan, dilaksanakan juga serah terima Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan rangkaian dari agenda pergantian pejabat ketua pembina yayasan. 

Yayasan Kartika Eka Paksi hingga saat ini telah mendukung kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat, di bidang sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan.

(Yoni) TN

Minta Wartawan Lepas Status Rangkap Tugas, Dewan Pers Tegaskan, Masyarakat Terusik Oleh Aktivitas LSM Dan Ormas Berkedok Jurnalis!

JAKARTA, TN – Fenomena maraknya jurnalis merangkap tugas atau jabatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun ormas mendapat sorotan tajam dari Dewan Pers.(28/11/2023).

Menyikapi hal ini, Dewan Pers pun meminta kepada seluruh wartawan yang terlibat dalam kegiatan baik sebagai anggota ataupun pengurus pada LSM atau ormas tertentu agar mengundurkan diri dari aktivitasnya tersebut.

Pasalnya, gejala wartawan merangkap tugas dan jabatan di LSM dan ormas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat merasa tidak nyaman dan terusik oleh berbagai aktivitas aktivis LSM atau ormas berkedok jurnalis ini.

Sebab, sebagian besar wartawan merangkap pengurus LSM dan ormas ini dalam kerja jurnalistiknya selalu mencampuradukkan kepentingan jurnalistik dengan agenda-agenda organisasi mereka.

Hal inilah yang membuat independensi pers ternodai dan tercederai oleh oknum-oknum yang membenarkan praktik-praktik melawan hukum dengan berlindung pada jubah pers.

Menindak kejadian ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM yang diterbitkan di Jakarta (20/11/2023) dengan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Dalam seruan itu, Dewan Pers, menyebut hak menjadi aktivis LSM dan ormas adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, untuk menjaga keprofesionalan tugas-tugas jurnalistik, maka seorang wartawan seyogyanya bisa membedakan dan memisahkan kepentingan kedua jenis profesi tersebut.

“Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional,” seru Dewan Pers sebagaimana dikutip dari Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023.

Dewan Pers pun dalam Seruannya mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang di dalamnya mengatur mengenai wartawan.

Berikut ini hal-hal mengenai wartawan di dalam Undang-Undang tersebut:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

 

(Red) TN

Sumber : Dewan Pers 

Bupati Boyolali Secara Resmi Menutup Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer Tk. II TP 2023/2024 di Lapangan Alun-Alun Kidul

BOYOLALI, TN – Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo Bersama Forkompimda Kabupaten Boyolali mengikuti Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer Tk. II TP 2023/2024 yang bertempat di  Lapangan Alun-alun Kidul Jl. Ahmad Yani No.1, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Sabtu ( 25/11/2023).

Kegiatan ini ditutup dengan parade kirab Marching band dari Taruna Akmil tingkat II dengan rute perkantoran Pemkab Boyolali- tunggu susu tumpah -simpanglima
Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Boyolali, M Said Hidayat dalam amanatnya mengatakan 

"Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer TK II Sertar TP 2023/2024 dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun," ucapnya.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan Taruna/Taruni Akademi Militer sejumlah 382 orang yang terjun langsung membantu masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Mojosongo, melalui kegiatan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer ini," ungkapnya.

Seperti kita ketahui Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer adalah program Akademi Militer yang bertujuan mengaplikasikan materi pelajaran Pengetahuan Teritorial Taruna dan Taruni Akmil.

"Dalam moment ini kita harapkan bisa terjalin fungsi koordinasi dan komunikasi sosial, karya bakti serta pembinaan ketahanan di wilayah Boyolali," tandas Bupati Boyolali, M Said Hidayat

Sasaran Praja Bakti Taruna ini mencakup Kegiatan Fisik dan Non Fisik. Kegiatan Fisik berupa Pembuatan Tower Air, pipanisasi, pembuatan sumur bor, pembuatan gorong-gorong, betonisasi, pembuatan talud, pembuatan kolam renang serta pengecoran jalan. Sasaran Non Fisik yaitu melaksanakan Pelatihan PBB untuk Banser Desa dan Linmas, Promosi Akmil di SMA, Pelatihan Longmalap untuk relawan PMI Desa serta Pengobatan Massal di Desa Dragan.

"Saya yakin dengan kehadiran Taruna / Taruni Akmil di wilayah Boyolali ini walaupun hanya 5 hari akan menambah semangat dari warga Boyolali serta menginspirasi generasi muda untuk memiliki mimpi menjadi seorang Tentara yang hebat dalam menjaga integritas NKRI serta membangun Indonesia," terang Bupati Boyolali.

Kepada seluruh Taruna Tingkat II, Bupati berpesan untuk menjadikan latihan di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pengalaman dalam menempa fisik, mental dan kemampuan untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat di masa mendatang.

“Tidak ada kesuksesan yang datang dengan tiba-tiba, semuanya melalui proses kerja keras dan cucuran keringat dalam suka dan duka, sebagai titian menuju keberhasilan. Ingat proses tidak akan pernah menghianati hasil,"jelas M Said Hidayat

"Sebelum saya akhiri sambutan saya," sambungnya," Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih Jajaran Kostrad yang sudah memberikan bantuan pembuatan sumur bor di Desa Karangnongko dan Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo karena ini adalah salah satu solusi dari permasalahan kekurangan air di Boyolali selama masa kemarau panjang beberapa saat yang lalu."

"Dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih karena Kabupaten Boyolali terpilih menjadi lokasi Praja Bakti Taruna TP2023/2024 serta minta maaf apabila selama menerima kegiatan Praja Bakti Taruna Akmil ini ada yang tidak berkenan," tutur Bupati.

"Alhamdullillah" Kegiatan Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II TP 2023/2024, Saya Nyatakan Ditutup.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing, memberikan kekuatan lahir batin dan diridhoi usaha kita semua..Amiin," pungkas Bupati Boyolali, M Said Hidayat

(Kemplung) TN

Rapat Koordinasi, Mendagri Evaluasi Target Pandapatan, Realisasi Belanja Daerah Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

BATAM, TN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) se-Kepulauan Riau (Kepri) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memgoptimalkan peran pihak swasta. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah.

“Kita mendorong swasta harus hidup, karena kalau hanya mengandalkan transfer dari pusat maka banyak program nanti yang ke rakyat itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak ada uangnya, PAD harus kuat juga, pendapatan asli daerah, dan cukup banyak daerah yang PAD-nya rendah,” katanya kepada para awak media di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, Kepri, Jumat (24/11/2023).

Mendagri mengatakan, pemda di Kepri perlu menghidupkan program-program yang memacu investasi melalui kemudahan perizinan. Selain itu, Pemda perlu menerapkan prinsip "win-win solution" yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip ini berlaku baik untuk investasi yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

“Baik investasi besar, asing, investasi dalam negeri yang besar juga tidak apa-apa. Investasi tingkat lokal, termasuk yang menengah, mikro, dan ultra mikro, pedagang harian, seperti di Jogjakarta misalnya itu hidup, Kota Batam juga hidup,” terangnya.

Menurut data yang ia kantongi, hingga saat ini rata-rata realisasi belanja pemda di Kepri sudah di atas 60 persen. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tercatat sudah merealisasikan belanja sebesar 82 persen. Namun demikian, untuk pendapatan realisasinya masih tergolong kecil.

“Nah ini artinya kurang agresif untuk mendapatkan pendapatan, entah transfer pusat atau PAD-nya, kurang agresif. Dan kemudian karena uangnya tidak tercapai, makanya belanjanya pasti akan dirasionalisasi, direvisi lagi programnya menjadi dikurangi, yang terdampak masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri atas pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5,47 persen. Nilai itu lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, kata Mendagri, Kepri secara ekonomi telah mengalami perbaikan.

“Recover dengan sangat baik, melampaui target nasional, tapi saya minta jangan terlena. Kenapa? Karena itu kan dirata-ratakan dari semua provinsi, kabupaten, kota. Ada yang tinggi sekali seperti Batam, Karimun, tapi ada beberapa yang rendah, seperti Natuna, Anambas. Nah ini perlu didorong,” tandasnya.

(Dendi) TN