Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI Dalam Rangka Membangun Komunikasi Publik, Kapuspenkum : Puspenkum Harus Dapat Bangun Narasi Dan Opini Dalam Strategi Komunikasi Positif Raih Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA, TN - Bertempat di Hotel Mercure, Gatot Subroto, Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana memberikan sambutan sekaligus membuka acara Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI dalam rangka Membangun Komunikasi Publik”. (30/10/2023).

Dalam sambutannya, Kapuspenkum menyampaikan bahwa," Puspenkum itu tidak hanya bicara seputar pers rilis, doorstop, dan press conference. Lebih dari itu, Puspenkum harus dapat membangun narasi dan opini dalam penerapan strategi komunikasi yang positif. Penerapan strategi tersebut guna membangun kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi Kejaksaan," ucap Ketut.

Selanjutnya, Kapuspenkum mengatakan bahwa,"Kejaksaan harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi, terutama di era transformasi digital saat ini. Berdasarkan penelitian, sebanyak 60% masyarakat disuguhkan dengan komunikasi yang bersifat virtual, sedangkan komunikasi langsung hanya diterima masyarakat sebanyak 40%," sambung Sumedana.

Oleh karenanya, Kapuspenkum menyampaikan bahwa platform media sosial dapat dimanfaatkan guna memudahkan akses bagi masyarakat dan media massa dalam memperoleh informasi. Maka dari itu, Kejaksaan harus beradaptasi dengan kebutuhan informasi masyarakat dengan baik dan bijak.

“Untuk membangun komunikasi di era sekarang, kita harus mengoptimalkan transparansi dan memanfaatkan transformasi digital, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh kinerja yang telah kita lakukan,” ujar Kapuspenkum.

Kebutuhan informasi di era VUCA adalah keniscayaan. Menyikapi hal itu, Kapuspenkum menyampaikan bahwa membangun kepercayaan melalui publikasi informasi adalah yang utama. 

"Hal yang terpenting adalah konektivitas dari tiap-tiap bidang di Kejaksaan untuk menyediakan informasi yang valid setiap hari sebagai bagian dari kinerja kejaksaan yang akan dipublikasi," ungkapnya.

Kemudian, Kapuspenkum menuturkan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak lepas dari networking yang harus dibangun baik secara kelembagaan maupun masyarakat. Merujuk kepada hal tersebut, Kapuspenkum beranggapan keberhasilan di masa yang akan datang sangat tergantung pada siapa saja relasi yang kita miliki.

“Kita harus percaya dengan objektivitas/transparansi dan kemudahan-kemudahan akses yang kita bangun, akan menciptakan komunikasi publik yang mudah, cepat dan masif. Dengan begitu kita akan meraih kepercayaan publik yang tinggi, sehingga akan berimbas pada laporan dan pengaduan masyarakat akan semakin masif,” tandas Kapuspenkum, Ketut Sumedana.

Acara Focus Group Discussion dengan tema “Optimalisasi Peran Humas Kejaksaan RI dalam rangka Membangun Komunikasi Publik” menghadirkan narasumber yang kompeten dalam Public Relation antara lain Prof. Dr Widodo Muktiyo (Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa), Aiman Witjaksono (Jurnalis), Effendi Gazali (Pakar Komunikasi) dan Yanuar Ahmad (Asisten Deputi Transformasi Digital pada Kementerian PAN-RB). 

Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

(Taufan) TN

Peringatan HSP, Menteri PANRB Sebut, Nilai-Nilai Sumpah Pemuda Sangat Relevan Dengan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, TN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa,"Nilai-nilai sumpah pemuda sangat relevan dengan reformasi birokrasi. Nilai-nilai dimaksud di antaranya semangat nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan gotong royong,"Demikian dikatakan Menteri Anas pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sabtu (28/10/2023). 

“Pada hari bersejarah ini saya mengajak seluruh ASN khususnya ASN Kementerian PANRB untuk semakin bersemangat mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut, dari sejarah sumpah pemuda dapat diambil nilai-nilai yang relevan, dengan kondisi bangsa kita saat ini, khususnya dalam membangun aparatur negara dan reformasi birokrasi. Menurutnya, nilai-nilai luhur yang relevan dan sejalan dengan nilai BerAKHLAK yaitu loyal. Dalam peristiwa sumpah pemuda ada ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa sebagai perwujudan rasa cinta bangsa dan tanah air.

“Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan bangsa Indoensia,” tegasnya.

Mantan Kepala LKPP ini juga menyitir peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Menurutnya, nilai ini tetap relevan dalam kondisi saat ini. Sebagai aparatur negara, lanjutnya, pegawai ASN mutlak harus memliki semangat gotong royong dan konsisten dalam berkinerja sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat, bermartabat, khususnya dalam pergaulan dunia internasional.

Nilai kerelaan berkorban yang digaungkan dalam sumpah pemuda, seharusnya diaktualisasikan dalam uapaya kita untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN, meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mengutamakan pelayanan publik.

Dalam sejarah sumpah pemuda, para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing, suku bangsa atau perbedaan lainya. Mereka hanya memikirkan bagaimana seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah, terus bersatu padu , untuk mengusir penjajah demi mencapai kemerdekaan.

“Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, kelompok sangat relevan dengan semangat pembangunan  nasional kita, khusunya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih kompeten, akuntabel dan melayani,” imbuhnya.

Ia berharap agar aparatur negara menjadikan momentum peringatan sumpah pemuda ini untuk mengintropeksi diri, sampai sejauh mana telah menghayati nilai-nilai luhur sumpah pemuda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara.

“Secara khusus Presiden Jokowi telah mengingatkan kepada kita semua dalam berbagai kesempatan pidatonya tentang perlunya untuk bergotong royong dan bekerja bersama sehingga birokrasi bisa dirasakan langsung dampaknya kepada masyarakat," pungkasnya. 

(Aldon) TN

Kemenkumham Miliki Berbagai Jenis Dan Tarif PNBP, Rian Arvin : Kebijakan Tarif Baru PNBP Kemenkumham, Ada Tarif Hingga Nol Rupiah

JAKARTA, TN - Adanya kebijakan berupa penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berdampak pada adanya kenaikan tarif di sejumlah layanan publik. Namun begitu, ada beberapa layanan yang bahkan bertarif nol rupiah alias gratis.

Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan bahwa saat ini Kemenkumham telah memiliki jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kemenkumham, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham dengan peraturan pemerintah,” ujarnya saat membuka kegiatan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, kata Wisnu, PNBP pada Kemenkumham sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Perubahan jenis dan tarif ini meliputi simplifikasi tarif, jenis tarif baru, penurunan tarif, perubahan nomenklatur, penghapusan tarif dan penyesuaian tarif,” kata Wisnu di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Rabu (25/10/2023) siang.

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Rian Arvin mengatakan mengatakan bahwa, dalam pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham, PNBP yang berasal dari pelayanan jasa hukum yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

"Pelayanan tersebut antara lain berupa informasi tentang data terkait pelayanan jasa hukum, serta pewarganegaraan dan status kewarganegaraan," tutur Rian Kamis (26/10/2023)

Sementara dalam pasal 4 di rancangan yang sama, ada beberapa jenis PNBP yang berasal dari pelayanan keimigrasian juga dikenakan tarif sebesar nol rupiah. 

"Pelayanan tersebut yakni paspor biasa kepada kepada calon pekerja migran Indonesia untuk pertama kali, warga negara Indonesia (WNI) yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia, atau WNI yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia," paparnya.

Sedangkan dalam pasal 5, yaitu PNBP yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual, dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, 

"Terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar nol rupiah atas jenis PNBP yang berasal dari biaya tahunan paten," pungkas Kepala Bagian Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Rian Arvin.

(Tedy/Zeqi) TN

UUD 2002 Atau Konstitusi Baru Dinilai Tak Berdasar Pancasila, Ketua MPR RI Terima Hasil Kajian PPM Terkait Inkonsistensi Dan Kontradiksi

JAKARTA, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima hasil kajian dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang menilai bahwa setelah empat kali amandemen, telah melahirkan sebuah 'konstitusi baru' yang oleh PPM dan banyak kalangan lain disebut sebagai UUD Tahun 2002. 'Konstitusi baru' tersebut tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan antar ayat. (23/10/2023).

Sebelumnya aspirasi yang sama juga telah disampaikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), FKPPI, Pemuda Pancasila, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi (FOKO) Purnawirawan TNI/Polri serta Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan dukungan sekitar 7.841 lembaga swadaya masyarakat yang tersebar di tanah air secara tertulis tahun 2011 melalui ke DPD RI .

Bahkan Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Kaelan pernah mengungkapkan ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam empat kali amandemen tersebut. Kajian lain mengungkapkan, jumlah ayat dalam konstitusi setelah empat kali amandemen bertambah sekitar tiga kali lipat. Secara kualitatif, perubahan yang dilakukan dalam empat kali amandemen sangat banyak dan mendasar.

"Tidak heran jika PPM dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, bahkan juga DPD RI, mengusulkan agar MPR RI segera menyelenggarakan sidang paripurna agar konstitusi dikembalikan kepada naskah sesungguhnya yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, untuk kemudian disempurnakan melalui addendum. Sehingga tidak menghilangkan naskah original yang dibuat oleh para pendiri bangsa," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPM, di Jakarta (23/10/2023).

Pengurus PPM yang hadir antara lain, Ketua Umum Berto Izaak Doko, Sekretaris Jenderal Delwan Noer, Wamtimpus Suryo Susilo, Ketua Keanggotaan dan Kaderisasi Arthur Lumban Raja, serta Wasekjen Randi Putomo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hasil kajian PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagaimana juga sudah diusulkan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan Perppu manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan memaksa. Keberadaan TAP MPR RI bisa menjadi pintu darurat konstitusi sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," jelas Bamsoet.

Dosen tetap Pascasarjana Program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur tentang Pembaharuan Hukum Nasional dan Politik Hukum dan Kebijakan Publik ini menerangkan, empat kali amandemen juga menghilangkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI. Padahal, keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada 22 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS, yang pada saat itu terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Keberadaan Utusan Golongan juga tetap eksis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Keberadaan utusan golongan pada saat itu terdiri dari 13 macam golongan. Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan “45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik. Pada saat Reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan malah dihapuskan.

"Landasan pemikiran Presiden Soekarno sangat jelas dan tegas. Tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan. Sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan," pungkas Bamsoet. 

(*) TN

Forum Tahunan AALCO ke-61, Usulan Indonesia Lakukan Pembentukan 'Asset Recovery Expert Forum' Mendapat Sambutan Baik Negara Asia-Afrika

BALI, TN - Indonesia dalam forum 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) mengusulkan pembentukan Asset Recovery Expert Forum. Forum ini disambut baik oleh mayoritas negara Asia-Afrika yang memandang proses pemulihan aset menjadi isu penting bagi mereka sebagai negara berkembang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Proses ini terbilang rumit, karena melibatkan berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri.

“Proses pemulihan aset ini melibatkan sistem hukum yang berbeda, sehingga diperlukan kerja sama antar yurisdiksi yang membutuhkan waktu relatif lama, seperti proses pemulihan aset hasil kejahatan terkait kasus Bank Century di yurisdiksi Jersey yang membutuhkan waktu 15 tahun,” kata Yasonna, Jumat (20/10/2023) siang.

Negara Asia-Afrika, lanjut Yasonna, akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan mekanisme kerja dari Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

"Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama," kata Yasonna dalam sesi konferensi pers AALCO di Bali Nusa Dua Convention Center.

Beberapa hal yang akan dibahas terkait pemulihan aset hasil kejahatan, yakni seperti tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan aset, serta bagaimana menangani proses pemulihan aset yang melibatkan multiple jurisdictions.

"Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset," pungkasnya.

Pembentukan Asset Recovery Expert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional merupakan salah satu usulan Indonesia dalam forum AALCO. Usulan lainnya adalah isu illegal fishing, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerja sama negara Asia–Afrika terkait perubahan iklim.

Sesi konferensi pers ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim. 

(Tedy) TN

Program TMMD ke-118 TA 2023 Kodim 0201/Medan Secara Resmi Ditutup Pangdam I/BB di Lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan

SUMUT, TN - Program lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bagian dari operasi Bhakti TNI yang diwujudkan dengan cara membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dan memperbaiki infrastruktur serta mengakselerasikan program pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, program TMMD ini sangat tepat sebagai upaya memelihara semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi atas perbedaan serta budaya gotong-royong dan kepercayaan diri dalam kehidupan agar Kemanunggalan TNI-Rakyat selalu terjaga dan terbina.

Hal ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan saat menutup TMMD ke-118 TA 2023 Kodim 0201/Medan yang digelar di Lapangan Benteng, Jl Pengadilan Medan, Jumat (20/10/2023) pagi. 

"Selaku Pangdam I/Bukit Barisan dan sebagai pengendali kegiatan operasional TMMD, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Walikota Medan dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan TMMD ke-118 ini dengan aman, lancar sesuai dengan yang direncanakan," ucap Pangdam. 

Dari semua sasaran fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada TMMD 118 ini, Pangdam mengaku seluruhnya terlaksana 100 persen. 

Hal ini bisa dicapai karena TMMD bukan domain dari TNI semata, melainkan program bersama pemerintah daerah dan kota, yakni bersatu padunya semua komponen bangsa yang terkoordinasi dan terkoordinir yang dilaksanakan secara bahu-membahu dan gotong-royong. 

"Saya pesan, agar infrastruktur yang telah dibangun di TMMD 118 ini bisa dijaga dan dirawat, sehingga tidak saja masa pakainya lebih lama, tapi manfaatnya kepada masyarakat akan terus berkelanjutan," pesan Pati bintang dua berkualifikasi Komando itu mengakhiri amanatnya.

Dalam upacara penutupan TMMD ini, tampil sebagai Komandan Upacara, Danyon Armed 2/KS, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo serta Perwira Upacara, Mayor Inf Romi Sembiring yang juga Danramil 0201-16/Tj Morawa. 

Acara juga dimeriahkan dengan tarian Sekapur Sirih yang dilanjutkan pemeriksaan barisan peserta upacara, serta penyerahan naskah berita acara pelaksanaan TMMD 118 dari Dansatgas, Kolonel Inf Ferry Muzawwad kepada Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution.

Di kesempatan yang sama, Pangdam I/BB bersama Wali Kota Medan dan rombongan Forkopimda juga meninjau kegiatan bakti sosial donor darah, bazar murah dan pemberian bantuan sembako serta tali asih kepada warga, termasuk melepas Motor Babinsa untuk mengantarkan bantuan sembako ke rumah-rumah warga masyarakat di 21 kecamatan Kota Medan.

 
Hadir di acara, antara lain Pj Gubsu, Kapoldasu, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan, Kasdam I/BB beserta seluruh pejabat utama, Ketua Persit KCK PD I/BB, Ketua Bhayangkari Poldasu, Ketua Jalasenastri DJA I Lantamal I Belawan, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 23/DI Kosek I Medan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Kota Medan, maupun tamu undangan lainnya. 

(Ucok) TN

Kejurnas Tarung Derajat 2023 Resmi Dibuka Ketua Umum PB KODRAT Bambang Soesatyp di Gor Youth Centre Sport Bandung, Jawa Barat

JAWA BARAT, TN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo bersama Sang Guru Derajat Aa Boxer dan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tarung Derajat 2023. Sekaligus Babak Kualifikasi PON XXI 2024 untuk cabang olahraga (Cabor) Tarung Derajat.

Diikuti sekitar 343 atlet dari 25 provinsi. Terdiri dari atlet Tarung Putra sebanyak 145 Atlet, atlet Tarung Putri sebanyak 73 Atlet, dan atlet Seni Gerak sebanyak 125 Atlet. Nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam Kejurnas ini mengikuti nomor pertandingan Tarung Derajat yang akan dipertandingkan pada PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara. Antara lain Tarung Bebas Putera (9 kelas), Tarung Bebas Puteri (5 kelas), Seni Gerak Putera (3 kelas), Seni Gerak Puteri (3 kelas), dan Seni Gerak Beregu Campuran (1 kelas).

"KONI Pusat sudah menetapkan kuota atlet Tarung Derajat dalam PON XXI Tahun 2024 sekitar 160-an atlet. Sehingga delapan besar atlet terbaik di masing-masing kelas nomor pertandingan Kejurnas ini akan mewakili Pengprov-nya dalam PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut. Melalui kejuaraan ini, diharapkan dapat lahir atlet-atlet Tarung Derajat yang berkualitas, baik dari aspek kompetensi, maupun aspek mentalitas. Selaras dengan ajaran Sang Guru Derajat Aa Boxer, bahwa filosofi Tarung Derajat adalah membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan hakikatnya," ujar Bamsoet dalam pembukaan Kejurnas Tarung Derajat 2023, sekaligus Babak Kualifikasi PON XXI 2024, di Gor Youth Centre Sport Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/10/2023).

Turut hadir antara lain, Kabinda Jawa Barat Mayjen TNI Ruddy Prasemilsa, Wasekjen I KONI Brigjend TNI (Purn) Ahmad Saefudin, Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana, Sang Guru Rimba Dirgantara, Sang Guru Badai Megantara, Sang Guru Dara Mentari, serta para Ketua KODRAT dari berbagai provinsi. Hadir pula pengurus PB KODRAT antara lain, Pembina Komjen Pol Nanan Soekarna, Komunikasi dan Media Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, serta Wakil Sekjen Christophorus.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, meskipun Tarung Derajat diklasifikasikan sebagai jenis bela diri keras (full body contact), namun pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memanusiakan manusia melalui teknik olah tubuh, olah pikiran dan olah nurani. Karena itu, Tarung Derajat kini juga sudah mulai diajarkan untuk para siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dengan mengedepankan metode pembelajaran yang fun dan atraktif.

"Sebelum mulai diajarkan di TK, Tarung Derajat juga sudah diajarkan kepada para siswa Sekolah Dasar, Menengah, Atas, hingga perguruan tinggi. Bahkan juga dijadikan sebagai materi bela diri resmi bagi personil TNI-Polri di berbagai kesatuan. Termasuk siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Tarung Derajat juga merupakan olahraga prestasi, sehingga untuk memajukannya diperlukan langkah-langkah kongkrit dan strategis, agar filosofi Tarung Derajat tersebut dapat terus kita jaga dan kita lestarikan, sebagai aset budaya bangsa yang adi luhung.

"Meskipun Tarung Derajat terlahir di Jawa Barat, namun saat ini olahraga Tarung Derajat telah menjadi milik nasional, dikenal luas dan memiliki keanggotaan di seluruh penjuru nusantara. Tarung Derajat juga telah mendapatkan dukungan resmi dari empat negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Myanmar dan Filipina, agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, selain dukungan dari empat negara tersebut, PB KODRAT juga akan berkoordinasi dengan para pecinta olahraga Tarung Derajat di Brunei dan Kamboja agar bisa segera membentuk kepengurusan nasional KODRAT di masing-masing negaranya.

"Mengingat dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, hanya tinggal Brunei dan Kamboja yang belum memiliki kepengurusan Tarung Derajat. Jika sudah lengkap, diharapkan bisa semakin mempermudah langkah Tarung Derajat agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES 2025 yang rencananya diselenggarakan di Bangkok," pungkas Bamsoet. 

(*) TN