Rekayasa Arus Lalu-Lintas Segera Disiapkan Kasatlantas Polrestabes Makassar Guna Antisipasi Lonjakan Kendaraan di Malam Tahun Baru 2024

KOTA MAKASSAR, TN - Kasatlantas Polrestabes Makassar AKBP. Dr. Amin Toha SH , MH mempersiapkan rekayasa pengalihan arus lalulintas pasca Natal jelang malam Tahun baru 2024, sebagai bentuk antisipasi bila terjadi lonjakan pengemudi dari dan ke dalam Kota Makassar meningkat, pada Minggu (25/12/2023).

Kasatlantas Polrestabes Makassar AKBP. Dr. Amin Toha SH., MH., kepada Awak Media mengatakan, "Sesuai arahan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol DR. Mukhamad Ngajib SIK., MH., bahwasannya dalam rangka antisipasi lonjakan kendaraan dari dan ke Kota Makassar pasca Natal dan jelang Malam Tahun Baru 2024, termasuk pengunjung tempat pariwisata di Kota Makassar," katanya.

Lanjutnya,"Kami Satlantas Polrestabes Makassar akan menempatkan personel di penggal jalan dan lokasi kegiatan masyarakat serta melaksanakan rekayasa arus lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcar di Kota Makassar,"imbuhnya.

Kasatlantas juga memberikan himbauan kepada para pengendara kendaraan bermotor di jalan agar senantiasa mematuhi segala aturan  tertib berlalu-lintas serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

"Kami menghimbau kepada pengendara kendaraan roda dua dan roda empat untuk tetap patuh pada aturan lalu lintas tidak menggunakan knalpot brong, berkendara ugal ugalan di jalan raya saling menghargai dan menghormati pengguna jalan. Mari kita ciptakan tertib berlalulintas untuk meminimalkan korban kecelakaan lalu lintas." pungkasnya.

(*/Andi/Arif/Red) TN

Desa Jejalen Jaya Raih Juara Satu, Kecamatan Tambun Utara Menggelar Acara Lomba Fashion Show Dan Lomba B2SA Tahun 2023

KABUPATEN BEKASI,TN - Dalam rangka menyambut hari Ibu, Kecamatan Tambun Utara menggelar acara Lonba Fashion Show dan Lomba B2SA Tingkat Kecamatan Tambun Utara 2023 bertajuk " Perempuan Berkarya Dan Berdaya Indonesia Maju  di Depan Kantor Kecamatan Tambun Utara.(19/12/2023).

 

Lomba yang diikuti oleh delapan Desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Tambun Utara tersebut diantaranya, Desa Jejalen Jaya, Desa Satria Jaya, Desa Karang Satria, Desa Satria Mekar, Desa Sriamur, Desa Sri Jaya, Desa Srimahi dan Desa Sri Mukti.

 

Hasil perlombaan yang diadakan PKK Kecamatan Tambun Utara yang di ketuai oleh Hj Mailia Juhria selaku penggagas "Lomba Fashion Show dan Lomba B2SA" tersebut di menagkan oleh Desa Jejalen Jaya dengan meraih juara 1.

 

Rasa haru dan bangga diungkapkan Kepala Desa Jejalen Jaya terhadap hasil yang di capai oleh Tim PKK Desa Jejalen Jaya atas prestasi yang diraihnya sebagai pemenang Juara 1.

 

"Alhamdulilah pada hari ini Desa Jejalen Jaya mendapat Juara Satu, tentunya saya sebagai Pmdes selalu mendorong dan mensuport terutama buat ibu-ibu Tim Penggerak PKK khususnya Desa jejalen Jaya," ujar Kades Jejalen Jaya saat di konfirmasi Awak Media usai acara di gelar.

 

Lanjutnya,"Karena memang ini perlu kita kembangkan terus, perlu kita tingkatkan terus..alhamdulilah TP PKK Jejalen Jaya ini selalu bergerak baik kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terutama Bank Sampah, memang sekarang ini kita lagi dikelola terus sama Tim Penggerak PKK yang ada di kita masing-masing wilayah per RW, hampir sekarang setiap RW sudah berjalan berkaitan dengan Bank Sampah itu," tutur Kumpul yang akrab di sapa Zebra.

Persiapan yang di lakukan Desa Jejalen Jaya dalam waktu singkat justru di luar dugaan dari Pemdes Jejalen Jaya beserta Tim Penggerak PKK bahwa Timnya dapat meraih Juara 1 Dalam "Lomba Fashion Show dan Lomba B2SA" tingkat Kecamatan tersebut.

"Memang kita sudah persiapkan, hampir..sebetulnya ini kurang lebih satu minggu..hari ini langsung gerak alhamdulilah dapet juara satu,"tandasnya seraya tersenyum bangga.

Mengenai persiapan lanjutan untuk tingkat Kabupaten Bekasi bila memang diadakan. Pemdes Jejalen Jaya akan mempersiapkan yang lebih bagus lagi.

"Oh Iya, harus..dari sini soalnya bisa kita bawa ke Kabupaten, mangkanya ini alhamdulilah dapet juara satu..ya udah ayo..tingkatkan terus terutama, ini saja sudah bagus insya allah kedepannya lebih bagus lagi, jangan ini ude bagus..kita pet diem malah enggak bagus, mustinya ude bagus kita tingkatkan terus," kata Kades.

 

Kades juga berharap kepada Pokja (Kelompok Kerja) PKK Desa Jejalen Jaya lainnya turut serta meningkatkan kualitas agar dapat sukses meraih juara satu seperti Pokja 3. Dimana diketahui ada Pokja 1 dan 2 pada PKK Desa Jejalen Jaya.

"Kita gini, sementara inikan terutama kita adakan ini, lomba ini kan dari Pokja 3 Tim Penggerak PKK nilainya ude bagus nih, harapan saya Pokja-pokja lain nih ikut semangat, adanya Pokja 3 dapet juara satu, maksud saya nih Pokja satu dan lainnya nih semangat dia biar bisa ikut serta kayak Pokja 3 dan bisa meraih juara satu lagi dan saya apresiasi dalam waktu satu minggu alhamdulilah bisa dapet juara satu," pungkas Kades Jejalen Jaya Kumpul Zebra.

 

Targetkan Satu Atau Dua Tahun Bank Sampah Ada di Setiap Desa

Sementara dalam momen yang sama Ketua TP PKK Kecamatan Tambun Utara, Hj Mailia Juhria Najmuddin selaku penggagas kegiatan tersebut mengemukakan terkait "Lomba Fashion Show dan Lomba B2SA" dalam rangka menyambut hari Ibu 2023 yang diadakan Kecamatan Tambun Utara.

"Jadi karena di Tambun Utara belum lama ini banyak sampah bangat gitu, jadi bagaimana kita ini para ibu-ibu..emak-emak berkreatifitas itu membuat sampah-sampah yang biasanya menumpuk menjadi bahan yang bisa diolah kembali gitu," jelas Mailia.

Kegiatan lomba tersebut yang diadakan setiap tahun dan sudah dua kali diadakan dimana sebelumnya terbentur oleh Covid-19 sehingga baru tahu sebelumnya dan tahun ini diadakan.

"Untuk Fashion Show kita adakan setiap tahun di perayaan hari ibu, ini yang kedua kali, karena waktu kemarenkan ada Covid kan jadi kita enggak bisa melaksanakan, hanya tahun kemaren sama tahun ini dan ini program kerja kita, ya ini gagasan kita (Mailia-Red),"terang Ketua PKK.

Disinggung tentang ada wacana untuk melanjutkan sampai tingkat Kabupaten Bekasi.

"Insyaallah, untuk sementara ini saya membangun Kecamatan saya dulu gitu, kalau memang Kecamatan saya menurut saya sudah bagus, baru kita bisalah untuk keluar, ukurannya dari masyarakatnya mas, jadi masyarakatnya itu mereka antusias, tidak buang sampah sembarangan, produk-produk daur ulangnya juga banyak, yakan berarti program saya kena dong di masyarakat," tutur Meilia.

Ketua PKK menargetkan dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat dengan berupaya untuk menggalakkan Bank Sampah di Setiap Desa.

"Alhamdulilah sudah ada beberapa di Desa masing-masing, hampir semua Desa punya Bang Sampah, nah dari situ..dari adanya Bank Sampah itu, kita punya Program yang namanya "Mendaur Ulang Sampah Menjadi Bahan Yang Bisa Kita Mempunyai Nilai Uang", jadi enggak sembarangan," terangnya.

Ketua PKK Kecamatan Tambun Utara berharap kepada Pemerintah kabupaten Bekasi agar dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Program Mendaur Ulang Sampah menjadi Bahan Yang mempunyai Nilai.

"Saya kepingin Tingkat Kabupaten memberikan wadah gitu, contohnya butuh alat untuk mencacah plastik terus timbangan gitu, kepinginnya setiap Desa dapet gitu, tapi berapapun yang kita apabila ya ditanggapi oleh Pemerintah, apabila memang diberikan ya otomatis kita bagikan secara adil gitu, semua Desa harus merasakan..harus dapet," harapnya.

"Mengenai proposal untuk sementara belum karena target kitakan untuk mengadakan Bank Sampahnya dulu. Memang sudah beberapa ada memangbelum seratus persen, jadi mangkanya kita belum punya target yang maksimal bangat gitu. Tapi udah sampai target 70 persen udah kena gitu ada Bnk Sampah di setiap Desa, termasuk udah bagus gitu. Minimal 80-90 persen Bank Sampah ada di Kecamatan Tambun Utara baru kemudian kita butuh apa gitu, Jangan kita butuh apa, belum ada Bank Sampahnya..malu nanti kita," papar Mailia.

Ketua PKK Kecamatan Tambun Utara juga menargetkan dalam kurun waktu satu atau dua tahun Bank Sampah di Tambun Utara.

"Mudah-mudahan 100 persen atau 90 persen Bank Sampah yang ada di Tambun Utara itu udah ada, baru mengajukan seperti yang tadi itu," pungkas ketua TP PKK Kecamatan Tambun Utara, Hj Mailia Juhria Najmuddin.

 

(Joggie) TN

'The Power Host of MTF', PBB Anugerahi Medali Kehormatan Tertinggi Pada 119 Prajurit Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL

JAKARTA, TN - Jelang berakhirnya masa tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL menjadi semakin istimewa, karena pertama kalinya dilaksanakan medal parade terhadap prajurit satgas untuk penganugerahan medali kehormatan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Medal) serta medali perdamaian dan duta budaya Jumat (15/12) kemarin di Port of Beirut, Lebanon.(16/12/2023).

Penganugerahan medali kehormatan tertinggi PBB kepada 119 prajurit Satgas merupakan wujud penghargaan atas pengabdian dalam menunaikan mandat PBB untuk perdamaian dunia selama setahun. 

MTF Commander, Rear Admiral Dirk Gartner (Jerman) selaku Inspektur Upacara Medal Parade  menyematkan langsung UN Medal kepada Dansatgas, Pilot 1, Serka BEK Andi Ardianto sebagai Bintara Teladan, dan KLS ETA Diki Bagus sebagai Tamtama Teladan. 

“Dengan bangga saya sampaikan bahwa KRI Frans Kaisiepo selalu menjunjung tinggi prinsip dedikasi dan prosionalisme dalam mengemban tugas yang dimandatkan. Medali yang disematkan menandai upaya extra ordinary dan tanpa henti dari seluruh prajurit. Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas komitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan partisipasi pada MTF,” papar MTF Commander dalam amanatnya. 
Selanjutnya, penyematan kepada pasukan upacara dilakukan oleh Komandan Kontingen Garuda, DCO SECEAST, Komandan FHQSU, dan COS MTF.

Dengan julukan “The Power Host of MTF”, KRI Frans Kaisiepo-368 selalu berhasil mengundang decak kagum delegasi internasional akan keelokan budaya tanah air yang ditampilkan dalam berbagai pertemuan strategis, kunjungan, dan resepsi diplomatik.

 
Satgas MTF juga turut menyukseskan berbagai event internasional seperti Indonesian Corner di beberapa universitas ternama, Indo-Levant dan open ship. 

Sebagai bentuk apresiasi, Duta Besar LBBP RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y. Thohari menganugerahi medali perdamaian dan medali duta budaya.

 
“Dalam menjalankan tugas di Lebanon, KRI Frans Kaisiepo selain menjalankan diplomasi militer untuk misi perdamaian, juga aktif berkontribusi sebagai duta budaya dan pariwisata guna semakin meningkatkan citra Indonesia di kancah global,” terang Dubes LBBP RI untuk Lebanon.

Pada kesempatan ini, para undangan dari berbagai negara langsung dibuat takjub dengan suguhan tari kreasi Indonesia wonderland sebagai tampilan pembuka.

Acara dilanjutkan dengan resepsi yang sukses memanjakan hadirin dengan sajian kuliner khas nusantara serta penampilan band dan tarian tradisional.

Perlu diketahui, berbagai capaian penting diantaranya memperkuat Maritime Interdiction Operation, capacity building, memimpin misi kemanusiaan penyelamatan ratusan jiwa yang kapalnya tenggelam di Laut Mediterania, serta membangun gambaran taktis udara sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya menurunkan tensi di perbatasan.

 
Selain tugas perdamaian, Satgas MTF turut berkontribusi dalam diplomasi budaya dan pariwisata Indonesia baik kepada pasukan dari negara lain, warga Lebanon dan dunia internasional. 

Terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sangat mengapreasiasi atas capaian yang telah diraih oleh Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL senantiasa menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan serta menjaga nama baik TNI AL, bangsa dan negara agar tetap harum di dunia internasional.

"Berikanlah yang terbaik dalam menjalankan tugas yang di amahkan, serta senantiasa selalu menjaga nama baikTNI AL, Bangsa dan Negara agar harum di dunia Internasional," tandas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali (16/12/2023) di Jakarta.

(Pensa) TN

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi Terindikasi Lakukan Korupsi Dan Gratifikasi, AKAMSI Melaporkan Pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

BEKASI, TN - Perwakilan Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) melaporkan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi terkait Dugaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.(15/12/2023).

" Adapun hasil observasi dan investigasi dari kami Angkatan Mahasiswa Bekasi(AKAMSI) adanya indikasi gratifikasi dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang di lakukan oleh Oknum Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi terkait dengan pekerjaan pembuatan sumur resapan Se-Kota Bekasi dengan nilai pagu Rp.4.540.000.000,00 dan nilai HPS Rp.4.430.834.222.97 yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembuatan sumur resapan serta merugikan keuangan negara",ucap Salam.

Salam mengatakan, ini telah melanggar perundangan undangan  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lanjut salam, pembuatan sumur resapan Se-Kota Bekasi mulai dari bentuk dan ukuran pekerjaan pembuatan sumur resapan di Kota Bekasi menjadi perbedaan yang sangat signifikan terhadap sumur resapan yang ada di DKI Jakarta lalu bahan dan material pembuatan sumur resapan di Kota Bekasi tidak sesuai dengan spesifikasi,yaitu seharusnya pembuatan sumur resapan menggunakan bahan buis beton tetapi bahan dan material yang digunakan pengerjaan sumur resapan di Kota Bekasi, menggunakan sistem pengeboran dengan mesin bor seperti jetpum.

Lanjut salam,kami pun mendesak kepada PJ Walikota Bekasi dan Kejari Kota Bekasi untuk segera usut tuntas dan memberikan sikap tegas terhadap oknum di pemerintahan Kota Bekasi yang masih melakukan praktik-praktik KKN yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik pemerintahan Kota Bekasi.

"Jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak ada nya tindakan tegas dari penegak hukum, maka kami Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemerintah Kota Bekasi dan Kejari Kota Bekasi,"tutup Salam.

(*/JG) TN

Kades Setia Mekar Langgar Pemilu Dilaporkan APPB, Camat Tamsel : Pemerintah Harus Tegak Lurus, Jangan Emprit Sono-Ngemprit Sini!

KABUPATEN BEKASI, TN - Maraknya pemberitaan Media Online dan menjadi viral yang menyangkut tentang pelaporan Kades Setia mekar, Suryadi SH oleh para mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi Pemuda Pembaharuan Bangsa (APPB) yang motori oleh Muhammad Fajar Waryono atas dugaan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi menuai tanggapan serius dari Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, pada Selasa (12/12/2023).

Hal tersebut di ungkapkan Camat Tambun Selatan saat di konfirmasi Awak Media di Kantor Kecamatan Tambun Selatan.

"Mudah-mudahan itu tidak benar adanya, ya, saya selaku Camat sebelum saya duduk di sini  sekarang karena memang kita ada Pemilihan Presiden, saya berharap jajaran saya  pemerintahan, bener ada di tengah-tengah sebagai wasit, jangan sampai nanti...karena sekarang yang ngawasin kita banyak, yang ngawasin kita Handphone, dua jari titik segala macem, sekarangkan uda manjur bangat tuh, asal ngetik-ngetik udah nyampe, nah mangkanya harapan saya mari kita jaga sama-sama, kalao memang toh misalnya..ya mudah-mudahan itu tidak tidak benarlah," ungkap Sopian Hadi. pada tarumanagaranews.online.

Camat Tambun Selatan menekankan bahwa sebelumnya sudah kerapkali Ia melakukan sosialisasi kepada para Kepala Desa yang ada di bawah pengawasannya untuk selalu mnentaati Peraturan Pemerintah Pusat terkait Pemilu 2024.

"Oh jelas, ketika kita rapat minggon Kecamatan, minggon Desa, waktu kita kumpul di Polsek...kita bikin Deklarasi Damai Bersama kan kita pada kumpul dan waktu kita di pengajian juga, tolong deh jaga Kampung kita jangan sampai ada masalah terutama kaitan dengan Pemilu," sambungnya.

Berkaitan dengan himbauan yang senantiasa disampaikan Camat Tambun Selatan dalam setiap pertemuan yang dilakukannya, terutama yang berkaitan dengan Pemilu.

"Sejajaran semua Aparat Pemerintahan kita sebagai wasit jaga di tengah-tengah...jangan ada yang bermain ngemprit sono - ngemprit sini..kita bener-bener lurus .tegak lurus..sesuai dengn real yang akan kita jalankan," tegas Sopian Hadi.

Dirinya juga menegaskan bahwa sosialisasi tersebut bukan hanya dari dirinya saja, namun juga dari pihak Panwas, KPU dan Lainnya.

"Yang jelaskan instruksi bukan dari kita juga, kan dari temen-temen Panwas, KPU dan lain-lain, jajaran, mengenai Pemilu sudah di sampaikan mulai di Kabupaten di KPU di Panwas sampai di Kecamatan, saya pikir itu sudah lengkap, apalagi sekarang orang belajar bisa liat dari TV dari Buku yang jelas sudah taulah seperti apa, karena Pemilu ini bukan sekali-dua kali saya menganggap, ya tolong mari kita jaga dan jadi wasit yang bener," tandasnya.

Camat Tambun Selatan juga mengatakan bahwa, dirinya benar-benar menjalankan sesuai dengan Instruksi Presiden, Mendagri, Gubernur serta Bupati yang menyatakan bahwa ASN harus Netral di dalam Pemilu 2024.

"Kan ASN itu harus netral, jangan di belok belokan, tegak lurus kita karena kita wasit..udah jelas-jelas onthe track..udah harus, sekarang uda jadi keharusan, karena kita wasit..ya kita diliatin orang juga,"terangnya.

Terkait dengan Kades Setia Mekar, Suryadi SH yang di laporkan APPB ke Bawaslu atas dugaan kecurangan dengan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi Camat Tambun Selatan Menegaskan.

"Yang jelaskan disitu ada aturannya juga, kitakan punya Panwas ada KPU juga, semua juga mempunyai aturan main juga, kalau saya sih paling tidak ya..nanti ketika rapat kembali kita mengulas jangan sampai ada hal-hal yang tidak di inginkan, kalau memang ada keteledoran mungkin juga kita kembalikan lagi ke ruhnya," tegas Sofyan Hadi.

"Sebagai Pemimpin, sebagai Aparatur Sipil Negara walaupun dia bukan PNS tapi diakan Kepala Desa dan tidak boleh," pungkas Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi.

(Joggie) TN

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ke-29 Th 2023, BPSDM Kemendagri Gelar Pameran Indovasi Dari Para Peserta Proyek Perubahan

JAKARTA, TN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pameran inovasi dari peserta proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-29 Tahun 2023. Pada Kamis (7/12/2023). Pameran itu berlangsung di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta. (8/12/2023).

Upaya tersebut merupakan komitmen Kemendagri dalam mewujudkan Open Government Partnership yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Dalam acara ini, sejumlah inovasi yang telah dihasilkan para peserta dipamerkan kepada pengunjung.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Turut hadir pada acara ini sebanyak 59 peserta dari perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda).

Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan, inovasi yang dipamerkan merupakan bentuk aktualisasi kepemimpinan strategis para peserta. Pembentukan inovasi, kata dia, setidaknya memerlukan 5 tahapan di antaranya drum up, diagnosa, design inovasi, delivery, dan display.

"Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mencatat bahwa sasaran inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah," ungkap Yusharto.

Berdasarkan data dari Global Innovation Index, Indonesia berada di peringkat ke-27 dari total 172 negara. Dirinya berharap para peserta tersebut mampu meningkatkan inovasi yang telah dibuat.

“Sehingga inovasi ini dapat dikelola menjadi satu ekosistem inovasi dalam lingkungan kerja masing-masing," ujar Yusharto.

Yusharto berpesan, para peserta agar terus berpikir kreatif dan mampu menciptakan inovasi di tempat kerja masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton.

Sebagai informasi, para peserta berasal dari instansi KPK, DPR RI, BNPT, BKKBN, serta Lembaga Administrasi Negara. Selain itu, beberapa di antaranya berasal dari Pemda meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta dari sejumlah Pemerintah Kabupaten.

(Benk) TN

Rakornas Investasi 2023, Mendagri : Berbagai Kewenangan Diberikan Pada Pemda Harus Dioptimalkan Demi Wujudkan Kemandirian Daerah

JAKARTA, TN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal demi kemajuan daerah. Berbagai kewenangan yang diberikan pada Pemda perlu dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Demikian penekanan Mendagri dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Mengenai kapasitas fiskal daerah, daerah-daerah ini, kita ini semenjak ada otonomi daerah, daerah-daerah diberi kewenangan yang lebih besar, dipilih oleh rakyat. Jauh berbeda dengan masa Orde Baru, ditunjuk, dan bergantung kepada pusat," katanya.

Mendagri menjelaskan, kapasitas fiskal Pemda yang terlihat pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari tiga hal. Pertama, transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak daerah. Ketiga, sumber-sumber lainnya, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nah, sebetulnya adanya pemekaran daerah-daerah ujungnya adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD-nya lebih dominan dari transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada transfer ketergantungan pusat,” terangnya.

Dirinya mengungkapkan, Pemda yang memiliki PAD besar akan lebih tahan terhadap goncangan, terutama jika terjadi gejolak keuangan negara di tingkat pemerintah pusat. Dengan kuatnya keuangan daerah, maka ketika terjadi gejolak ekonomi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah akan tetap bisa bertahan (survive) dan program-program untuk kepentingan rakyat tetap dapat dijalankan. Namun, sebaliknya ketika Pemda masih menggantungkan kapasitas fiskalnya pada dana transfer dari pusat, maka daerah tersebut akan sulit untuk maju.

“Kalau tergantung dari transfer pusat, saya sudah bisa bayangkan daerah-daerah itu tidak akan bisa maju, dan jangan pernah mimpi untuk maju,” ujarnya.

Hingga hari ini, kata Mendagri, masih ada Pemda yang 95 persen fiskalnya berasal dari transfer pusat. Dari jumlah itu bahkan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai seperti pembayaran gaji, tunjangan, hingga biaya operasional. Sementara belanja modal yang diberikan kepada rakyat hanya sebagian kecil, yaitu di kisaran 10-20 persen.

“Yang bisa membuat perubahan itu adalah belanja modal, bukan belanja pegawai, belanja pegawai hanya menyejahterakan pegawai, rakyatnya sudah [tidak kebagian]. Nah kalau kita melihat data, hampir sebagian besar kabupaten/kota itu kapasitas fiskalnya lemah, yang ditandai dengan tergantung pada transfer, PAD-nya rendah sekali,” ungkapnya.

Dari data yang dimilikinya, Provinsi Banten menjadi daerah dengan PAD tertinggi sebesar 75 persen, disusul dengan Provinsi DKI Jakarta sebesar 73 persen. Dua provinsi ini bersama dengan Pemda lain yang PAD-nya juga tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, bisa membuat berbagai macam program untuk rakyat. Karena itu, bagi daerah-daerah yang masih dominan bergantung pada transfer pusat diminta untuk bekerja keras.

“Nah daerah-daerah yang susah ini, yang tergantung kepada pusat ini jawabannya satu, swastanya harus hidup. Dan untuk swastanya harus hidup, maka tidak ada jalan lain kata-katanya cuma satu, [yakni] investasi. Dan investasi jangan dikonotasikan dengan investasi asing saja, investasi dalam negeri pun pengusaha nasional, pengusaha lokal juga termasuk,” tandas Mendagri.

(Irfan) TN